KEDUDUKAN KOMISI PELAYANAN PUBLIK PROPINSI JAWA TIMUR DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH

PRAMUDYA DWI YULIANTO, 030516237 (2009) KEDUDUKAN KOMISI PELAYANAN PUBLIK PROPINSI JAWA TIMUR DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2009-yuliantopr-10718-fh1190-k.pdf

Download (21kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s1-2009-yuliantopr-9927-fh11909.pdf
Restricted to Registered users only

Download (666kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Dalam skripsi ini penulis meenjelaskan bahwa Komisi Pelayanan Publik didirikan berdasarkan : a. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik Di Propinsi Jawa Timur; b. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 tahun 2007 tentang Kesekretariatan Komisi Pelayanan Publik; c. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/267/KPTS/013/2006. Secara kedudukan, KPP tidak ada hubungan hierarkhi dengan pemerintah pusat baik itu pemerintah pusat sendiri maupun Ombudsman Republik Indonesia. Pembentukan KPP Jawa Timur merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan prinsip desentralisasi dalam otonomi daerah. KPP dibentuk dan dibiayai oleh pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Propinsi Jawa Timur. KPP, Ombudsman Daerah Asahan dan, Ombudsman Daerah Yogyakarta adalah sama-sama merupakan efek adanya era otonomi daerah yang menghadirkan desentralisasi kekuasaan. Kehadiran tiga lembaga ini sama-sama sebagai bagian dari pelaksanaan wewenang yang dimiliki pemerintah daerah. Dimana ketiga lembaga ini sama-sama bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah daerah masing-masing. Kedudukan ketiga lembaga ini ada di bawah pemerintah daerah. Meskipun penerima pertanggungjawaban ketiga lembaga ini berbeda.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH 119 / 09 Yul k
Uncontrolled Keywords: CIVIL SERIES ; AUTONOMY
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3440-3460 Civil service. Government officials and employees
K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects > KB491 Civil law (General)
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
PRAMUDYA DWI YULIANTO, 030516237UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorSri Winarsih, SH., MH.UNSPECIFIED
Depositing User: Tn Hatra Iswara
Date Deposited: 14 Jul 2009 12:00
Last Modified: 19 Jul 2016 02:32
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/11793
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item