OTONOMI PEMERINTAHAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

ANITA KURNIAWATI, 030516164 (2009) OTONOMI PEMERINTAHAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2009-kurniawati-10427-fh1130-k.pdf

Download (272kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s1-2009-kurniawati-9933-fh11309.pdf
Restricted to Registered users only

Download (598kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Sistem pemerintahan desa merupakan bagian dari Sistem Pemerintahan Negara Indonesia, oleh karena itu Undang-Undang Dasar 1945 mengakui keberadaan desa secara implisit melalui pasal-pasalnya, yakni pasal 18, pasal 18B, dan pasal 28I. Kedudukan pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah berada dibawah pembinaan dan pengawasan Camat namun Pemerintahan Desa tetap memiliki hak untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sehingga terdapat pengakuan terhadap keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam perkembangannya pengaturan desa pernah dalam undang-undang tersendiri yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, undang-undang tersebut tidak menjamin adanya keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat desa, selain itu Undang-Undang Dasar tidak mengamanatkan pemebentukan undang – undang tersendiri tentang pemerintahan desa. Mengenai penyelenggaaran pemerintahan desa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah desa memiliki otonomi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa dijalankan melalui peraturan desa, dengan adanya peraturan desa maka demokratisasi desa dapat berjalan karena peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD. Pembentukan BPD merupakan wujud dari demokratisasi desa selain pembentukan Lembaga Kemasyarakatan dan pemilihan Kepala Desa secara langsung. Berdasarkan kesimpulan diatas, keberadaan pemerintahan desa tidak perlu diatur dalam suatu undang-undang tersendiri karena didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sudah diatur dan dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomo 72 tahun 2005 tantang Desa. Adanya pengaturan tersebut tidak mengurangi pengakuan terhadap keberadaan pemerintahan desa yang beranekaragam dan kedudukan desa dalam sistem Pemerintahan Negara Indonesia serta penyelenggaraan pemerintahan desa juga telah mengarah pada proses demokrasi

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH 113 09/09 Kur o
Uncontrolled Keywords: AUTONOMY ; REGIONAL PLANNING
Subjects: J Political Science > JS Local government Municipal government
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3154-3370 Constitutional law > K3184-3188 Form and structure of government
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
ANITA KURNIAWATI, 030516164UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorSukardi, S.H., M.H.UNSPECIFIED
Depositing User: Tn Hatra Iswara
Date Deposited: 14 Jul 2009 12:00
Last Modified: 19 Jul 2016 07:13
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/11800
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item