KEWENANGAN BANK INDONESIA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN MELALUI MEDIASI PERBANKAN

YANUAR FAJRI B, 030415922 (2009) KEWENANGAN BANK INDONESIA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN MELALUI MEDIASI PERBANKAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2009-yanuarfajr-10431-fh41_09-k.pdf

Download (271kB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Bank Indonesia hanya berwenang mengatur dan mengawasi bank – bank yang ada di Indonesia. Bank Indonesia tidak mempunyai kewenangan mengambil keputusan atau menyelesaikan sengketa antara nasabah dengan bank. Bank Indonesia harus memiliki independensi atau kemandirian dalam menjalankan kewenangan dan tugasnya, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 4 ayat ( 2 ) Undang – undang Bank Indonesia, yang menyatakan bahwa Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8 / 5 / PBI / 2006 tentang Mediasi Perbankan sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 / 1 / PBI / 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8 / 5 / PBI / 2006 tentang Mediasi Perbankan belum mencerminkan sifat sukarela dari para pihak yang bersengketa dalam memilih lembaga mediasi dan mediator sebagai sarana alternative penyelesaian sengketa karena kedudukan Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan sebagai lembaga mediasi tidak bersifat independen, karena masih berada dalam struktur organisasi Bank Indonesia ( PBI No.8/5/PBI/2006 Pasal 15 ). Lembaga mediasi perbankan haruslah bersifat independen, oleh karena itu sebaiknya proses mediasi tidak dilakukan oleh Bank Indonesia tetapi dilakukan oleh suatu lembaga / non lembaga yang ditunjuk oleh para pihak. Selain itu lembaga tersebut sebaiknya tidak terafiliasi dan tidak ada konflik kepentingan dengan pihak perbankan, namun lembaga / non lembaga yang menjadi mediator tersebut harus mengerti tentang seluk beluk perbankan. Peraturan Bank Indonesia yang mengatur tentang mediasi perbankan perlu direvisi karena tidak sejalan dengan semangat dengan Undang – undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selain itu Bank Indonesia harus mendorong terbentuknya lembaga mediasi yang independen dan dimungkinkan lagi mendorong lahirnya badan arbitrase perbankan Indonesia

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH 41 / 09 Yan k (FULLTEXT TIDAK TERSEDIA)
Uncontrolled Keywords: ARBITRATIONAL (ADMINISTRATIVE LAW) ; BANKS AND BANKING
Subjects: H Social Sciences > HG Finance > HG1-9999 Finance > HG1501-3550 Banking
K Law > K Law (General)
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
YANUAR FAJRI B, 030415922UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorH.Muhammad Zaidun, -UNSPECIFIED
Depositing User: Tn Hatra Iswara
Date Deposited: 14 Jul 2009 12:00
Last Modified: 20 Jul 2016 00:40
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/11805
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item