KREDIT USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DENGAN POLA PENJAMINAN PEMERINTAH

MAS BOBBY KUSUMA, 030516157 (2008) KREDIT USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DENGAN POLA PENJAMINAN PEMERINTAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2009-kusumamasb-10343-abstract-k.pdf

Download (684kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s1-2009-kusumamasb-9980-fh1009.pdf
Restricted to Registered users only

Download (321kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

1. Kredit usaha mikro, kecil, dan menengah dengan pola penjaminan pemerintah adalah penyediaan uang atau dana berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank sebagai Penerima Jaminan dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai Terjamin dengan pemerintah memberikan jaminan kepada pihak bank sebagai syarat tidak dipenuhinya agunan dalam kredit tersebut. Dalam hal ini pemerintah melakukan usaha penjaminan tersebut melalui Lembaga Penjamin Kredit yaitu; Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha dan PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) sebagai Penjamin. Kegiatan penjaminan yang dilakukan oleh Penjamin menerapkan sistem/pola penjaminan secara tidak langsung, artinya Penjamin dan Penerima Jaminan mengadakan perjanjian penjaminan terlebih dahulu, sebelum Penerima Jaminan memberikan kredit kepada Terjamin. Landasan yang menjadi dasar hubungan hukum penjaminan kredit adalah Perjanjian Penjaminan Kredit yang dibuat oleh Lembaga Penjamin Kredit dan Bank. Dalam hal ini Penulis menelaah Perjanjian Kerjasama Antara PT. Askrindo Dengan PT. BNI Tbk Tentang Penjaminan Kredit / Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah & Koperasi. No. PPK/PKS/21/X/2007 – DIR/044. 2. Dalam hal kredit yang diberikan oleh Penerima Jaminan bermasalah akibat tidak dikembalikannya kredit tersebut oleh Terjamin, maka pihak Penjamin memberikan penggantian atas kerugian tersebut kepada Penerima Jaminan. Setelah Penjamin melakukan pembayaran ganti rugi tersebut, maka secara otomatis Penjamin memiliki Hak subrogasi atas penyelesaian kredit oleh Terjamin. Namun, dalam prakteknya Penerima Jaminan (Bank) yang wajib menagih pelunasan kredit dari Terjamin (Nasabah Debitur).

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH 10/09 Kus k
Uncontrolled Keywords: SMALL BUSINESS
Subjects: H Social Sciences > HF Commerce > HF5001-6182 Business
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1000-1395 Commercial law
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
MAS BOBBY KUSUMA, 030516157UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorLEONORA BAKARBESSY, S.H., M.H.UNSPECIFIED
Depositing User: Tn Hatra Iswara
Date Deposited: 17 Jul 2009 12:00
Last Modified: 20 Jul 2016 01:24
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/11812
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item