PENERIMAAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPnBM) SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN APBN

BINTANG PRATIDINA, 030516175 (2009) PENERIMAAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPnBM) SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN APBN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2009-pratidinab-10046-fh12609.pdf

Download (295kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s1-2009-pratidinab-10046-fh12609.pdf
Restricted to Registered users only

Download (295kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Penerimaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) ternyata dapat meningkatkan pemerimaan negara. Hal ini dikarenakan karena PPnBM mengandung dua unsur pajak, yaitu fungsi budgetair/finansial dan fungsi regulerend/mengatur. Dalam Fungsi budgetair/finansial,PPnBM telah terbukti memberikan sumbangsih yang cukup besar kepada pendapatan negara, sedangkan dalam fungsi regulerend atau mengatur, pemberlakuan PPnBM memiliki makna pemerataan dan membawa rasa keadilan di tengah masyarakat, kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi diharapkan berperan lebih besar mendanai pembangunan di Indonesia. Penerapan PPnBM pada tarif tinggi dapat mengatur kegiatan dan gaya hidup masyarakat ke arah yang lebih efisien dan hemat. Hambatan yang dialami oleh pemerintah dalam memungut PPnBM Kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal membayar pajak. Banyaknya barang-barang mewah yang masuk secara ilegal. Daya beli masyarakat yang berkurang terhadap barang mewah akibat inflasi. Terjadi pemalsuan dokumen kepabeanan, yang sebenarnya termasuk dalam golongan barang mewah ditulis di dokumen jalan sebagai barang non mewah. Dalam menghadapi hambatan yang ada, pemerintah telah melakukan berbagai upaya Dilakukan penyuluhan-penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat mengenai fungsi dan manfaat pajak bagi kelangsungan hidup bernegara dan kelancaran akan jalannya pembangunan bangsa, diberlakukannya sunset policy. Memperketat jalur perdagangan (baik darat maupun wilayah laut dan udara Indonesia) yang dilakukan oleh Dirjen bea dan cukai juga dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia. Dibentuk tim gabungan antara Dirjen bea dan cukai dengan Departemen Luar Negeri. Pemeriksaan sistem pengiriman barang (kargo) dibandara semakin diperketat. Memperbaiki system perekonomian makro Indonesia dengan menekan inflasi yang terjadi,dengan cara memberlakukan: ebijakan Moneter, Kebijakan Fiskal, Kebijakan Non-Moneter Pemeriksaan yang lebih teliti terhadap dokumen-dokumen barang impor yang masuk Indonesia.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH 126 / 09 Pra p
Uncontrolled Keywords: TAXATION � LAW AND LEGISLATION
Subjects: H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9-9940 Public finance > HJ2240-5908 Revenue. Taxation. Internal revenue > HJ2326-2327 Progressive taxation
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K7000-7720 Private international law. Conflict of laws > K7585-7595 Social legislation
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
BINTANG PRATIDINA, 030516175UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorRr.HERINI SITI AISYAH, , S.H, M.H.UNSPECIFIED
Depositing User: Tn Hatra Iswara
Date Deposited: 06 Aug 2009 12:00
Last Modified: 04 Sep 2016 15:03
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/11838
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item