AKIBAT HUKUM PEMBERLAKUAN KETENTUAN SAHAM ATAS NAMA

RESMI DYANTIKA SARI, 030516304 (2009) AKIBAT HUKUM PEMBERLAKUAN KETENTUAN SAHAM ATAS NAMA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2009-sariresmid-10723-fh8009-t.pdf

Download (311kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s1-2009-sariresmid-10047-fh12709.pdf
Restricted to Registered users only

Download (568kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan: a. Birokratisasi dalam hal kebijakan pencatatan kepemilikan saham melatarbelakangi diberlakukannya ketentuan satu jenis saham dalam UU PT. Birokratisasi yang dimaksud, yaitu jika dalam UU PT yang lama pencatatan kepemilikan saham cukup dicatat dalam Daftar Pemegang Saham yang diselenggarakan oleh PT, maka dalam UU PT pencatatan kepemilikan saham selain wajib dicatat dalam suatu Daftar Pemegang Saham, juga wajib dicatatkan ke dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri. Setiap terjadinya perubahan susunan pemegang saham juga wajib untuk dilaporkan atau diberitahukan kepada Menteri untuk dicatat dalam Daftar Perseroan. Dengan demikian, konsekuensinya bahwa susunan dan nama pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham haruslah sama dengan yang tercatat dalam Daftar Perseroan. Akibat hukumnya apabila terdapat ketidakcocokan mengenai susunan dan nama pemegang saham, maka yang diakui dan mengikat kepada pihak ketiga hanyalah susunan dan nama pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Perseroan, karena setiap perubahan susunan pemegang saham wajib diberitahukan kepada Menteri untuk kemudian dicatat dalam Daftar Perseroan. Berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS, maka akibat hukumnya terhadap RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang namanya belum tercatat dalam Daftar Perseroan, yaitu bahwa keputusan yang dihasilkan dalam RUPS tersebut dianggap tidak sah. b. Perubahan kepemilikan saham dapat disebabkan karena adanya pemindahan hak atas saham, yaitu yng diakibatkan karena kewarisan dan juga Pengambilalihan. Selain itu perubahan kepemilikan saham dapat pula disebabkan karena adanya peralihan hak karena hukum, yaitu Penggabungan, Peleburan atau Pemisahan. Keabsahan pencatatan perubahan kepemilikan saham yang diakibatkan adanya pemindahan hak atas saham karena kewarisan, Pengambilalihan, maupun perubahan kepemilikan saham yang disebabkan peralihan hak karena hukum sebagai akibat Penggabungan, Peleburan ataupun Pemisahan harus dilakukan dengan dua model, yaitu pencatatan ke dalam Daftar Pemegang Saham dan juga pencatatan ke dalam Daftar Perseroan. Apabila pencatatan kepemilikan saham dalam Daftar Perseroan akibat terjadinya perubahan kepemilikan saham tersebut tidak dilakukan, maka akibat hukumnya, yaitu bahwa pemindahan hak atas saham yang terjadi sebagai akibat kewarisan maupun Pengambilalihan dan juga peralihan hak karena hukum sebagai akibat Penggabungan, Peleburan maupun Pemisahan dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi karena tidak diakui oleh Menteri.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH 127 / 09 Sar a
Uncontrolled Keywords: RATE RETURN � LAW AND LEGISLATION
Subjects: H Social Sciences > HG Finance > HG1-9999 Finance > HG1501-3550 Banking > HG1621-1638 Interest rates. Interest tables
K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects > KB1468-1550 Social laws and legislation. Welfare. Charities
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
RESMI DYANTIKA SARI, 030516304UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorMohammad Sumedi, , S.H., M.H.UNSPECIFIED
Depositing User: Tn Hatra Iswara
Date Deposited: 06 Aug 2009 12:00
Last Modified: 04 Sep 2016 15:04
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/11839
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item