PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PRAKTEK MONOPOLI DAN PENGUASAAN PASAR

Ayu Lidya Rahmawati, 030610229 (2010) PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PRAKTEK MONOPOLI DAN PENGUASAAN PASAR. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2011-rahmawatia-17808-fh2681-k.pdf

Download (305kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s1-2011-rahmawatia-14903-fh26810.pdf
Restricted to Registered users only

Download (823kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Praktek monopoli dan penguasaan pasar di Indonesia telah terjadi sejak masa orde baru. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang merugikan masyarakat dan pelaku usaha sebab pelaku tindakan tersebut dapat mengontrol harga pasar dan menutup akses bagi pelaku usaha lain untuk masuk ke dalam pasar yang bersangkutan. Hal tersebut akan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi negara. Pada tahun 1999 Pemerintah Indonesia membentuk undang-undang untuk mengantisipasi hal tersebut yaitu Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999, praktek monopoli dan penguasaan pasar merupakan perbuatan yang dilarang dan mempunyai implikasi pidana. Namun belum ada satu pun pelaku tindakan praktek monopoli dan penguasaan pasar, yang terbukti bersalah, dikenai sanksi pidana. Sanksi yang diterapkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah sanksi administratif. Selain itu, pelaku usaha yang melakukan pelanggaran notabene adalah badan usaha atau korporasi yangmana sampai saat ini, pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana masih menjadi perdebatan. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan, apakah praktek monopoli dan penguasaan pasar merupakan perbuatan pidana pidana dan bagaimana pertanggungjawaban pidananya. Undang-undang No. 5 Tahun 1999 menempatkan pidana sebagai ultimum remidium (solusi terakhir). Praktek monopoli dan penguasaan pasar merupakan perbuatan pidana karena dilarang oleh undang-undang dan disertai sanksi pidana. Pertanggungjawaban pidana korporasi pelaku perbuatan tersebut dapat menggunakan doktrin Strict Liability dan Vicarious Liability. Namun, tetap perlu pengaturan lebih lanjut tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 serta dibutuhkan komitmen, pemahaman dan pengetahuan yang lebih di bidang hukum dan ekonomi bagi anggota KPPU sehingga tujuan undang-undang tersebut dapat tercapai dengan baik.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH 268 / 10 Rah p
Uncontrolled Keywords: MONOPOLISTIC PRACTICES ; MARKET CONTROL
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1000-1395 Commercial law
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
Ayu Lidya Rahmawati, 030610229UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorToetik Rahayuningsih, ,SH,M.HUMUNSPECIFIED
Depositing User: Tn Hatra Iswara
Date Deposited: 06 Apr 2011 12:00
Last Modified: 04 Sep 2016 15:24
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/11880
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item