WIBISONO SURYA JAYA, 030710173 (2010) KONSEKUENSI YURIDIS DIAKOMODIRNYA KETENTUAN MEDIASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-jayawibiso-18076-fh3011-k.pdf Download (329kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-jayawibiso-15050-fh30110.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Indonesia telah memiliki Undang-undang yang mengatur tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yakni Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999. Undang-undang ini diharapkan membawa dampak positif di dalam proses penyelesaian sengketa di Indonesia, antara lain dapat mempercepat proses penyelesaian sengketa yang ada dan di sisi lain tentu akan mengurangi penumpukan beban perkara di Pengadilan yang memang saat ini sudah kelebihan beban (overload) teruatama di Mahkamah Agung dan di pengadilan-pengadilan yang memang berpenduduk padat. Di dalam ketentuan pasal 29 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diakomodir ketentuan mediasi, Di bidang kesehatan secara yuridis formal, ketentuan mediasi memang merupakan sesuatu yang baru, akan tetapi jika ditelaah lebih lanjut sebenarnya telah berlaku di dunia praktek kesehatan di Indonesia. Dalam hal terjadi kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, dengan adanya ketentuan Pasal 29 UU Kesehatan tersebut, maka sengketa tersebut harus diselesaikan melalui mediasi terlebih dahulu. Penggunaan ketentuan mediasi ini tentu saja akan memiliki dua kemungkinan, yakni proses mediasi berhasil atau proses mediasi gagal yang masing-masing memiliki konsekuensi yuridis yang berbeda pula.

Actions (login required)

View Item