LARANGAN PENJAMINAN ULANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999

TIA PRATIWI, 030215492 (2010) LARANGAN PENJAMINAN ULANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2011-pratiwitia-18091-fh3021-k.pdf

Download (302kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s1-2011-pratiwitia-15054-fh30210.pdf
Restricted to Registered users only

Download (576kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Status kepemilikan objek jaminan Fidusia berada ditangan kreditor sebagai penerima Fidusia dengan penguasaan benda ada pada debitor pemberi Fidusia. Debitor hanya sebagai peminjam-pakai. Penyerahan ini dilakukan secara constitutum possessorium. Akan tetapi, kepemilikan yang ada pada kreditor hanya sebatas pada pemegang jaminan saja, dan akan dikembalikan kepada debitor apabila debitor telah melunasi kewajibannya kepada kreditor. Di dalam UU Fidusia tidak menyebutkan kedudukan hukum antara debitor sebagai penerima Fidusia dengan kreditor sebagai penerima Fidusia, kedudukan hukum ini baru diketahui dari akta perjanjian Fidusia yang dibuat oleh Notaris, dalam akta tersebut diketahui bahwa kedudukan debitor pemberi Fidusia adalah sebagai peminjam-pakai, karena kedudukannya bukan lagi sebagai pemilik tetapi sebagai peminjam pakai, debitor pemberi Fidusia tidak dapat menjaminkan kembali objek jaminan Fidusia tersebut, walaupun objek jaminan Fidusia itu berada dalam kekuasaannya. Hal ini dikarenakan bahwa yang berwenang untuk menjaminkan adalah pemilik. Selain itu Pasal 17 UU Fidusia juga menyebutkan bahwa pemberi Fidusia dilarang untuk memfidusiakan ulang objek jaminan Fidusia yang telah didaftarkan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH 302 / 10 Pra l
Uncontrolled Keywords: FIDUCIA
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1000-1395 Commercial law > K1024-1132 Commercial contracts > K1094-1096 Loan of money
K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects > KB1468-1550 Social laws and legislation. Welfare. Charities
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
TIA PRATIWI, 030215492UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorH.MOCH.ISNAENI, PROF.DR., SH,MSUNSPECIFIED
Depositing User: Tn Hatra Iswara
Date Deposited: 18 Apr 2011 12:00
Last Modified: 12 Jul 2016 09:01
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/11907
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item