ALDY BENANDA RIZKI, 030516192 (2010) INDIKASI PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM PROSES TENDER PENGADAAN JACK-UP DRILLING RIG DI CNOOC SES Ltd. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-rizkialdyb-18380-fh3151-k.pdf Download (304kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-rizkialdyb-15141-fh31510.pdf Restricted to Registered users only Download (541kB) | Request a copy

Abstract

Dikaitkan dengan substansi UU No. 5 / 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, penulis melakukan analisis terhadap adanya indikasi kuat praktek diskriminasi dan persekongkolan dalam suatu tender pengadaan barang dan jasa pada perusahaan-perusahaan jasa pengeboran minyak lepas pantai asal Cina yang melakukan kegiatan usahanya di wilayah ladang migas di Indonesia. Dimana pada UU No. 5 / 1999 dapat dikategorikan dalam kegiatan yang dilarang. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan gambaran serta pemahaman tentang dugaan praktek diskriminasi dan persekongkolan dalam suatu tender pengadaan barang yang diadakan oleh CNOOC SES Ltd di Jakarta, yang melibatkan peserta tender PT COSL, PT COSL Indo dan PT Mutiara Virgo. Sehingga nantinya diharapkan para pelaku usaha lainnya di wilayah hukum Indonesia tidak melakukan praktek seperti demikian sehingga tercipta suasana persaingan usaha yang sehat pada masa akan datang. Dan hal ini akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dalam hukum positif di Indonesia, praktek diskriminasi diatur dalam Pasal 19 huruf d dan persekongkolan tender terdapat dalam Pasal 22 UU No. 5 / 1999. Pasal-pasal tersebut dapat diterapkan apabila memenuhi semua unsur-unsur yang berada dalam pasal tersebut atau bersifat kumulatif. Maka dalam skripsi ini akan dibahas mengenai asas dan unsur dari pasal-pasal tersebut kemudian akan dihubungkan dengan kasus yang terjadi dengan memakai ketentuan perundang-undangan yang berlaku positif dan generalis. Dari hasil penelitian tersebut disarankan agar Pemerintah Indonesia menerapkan dan merealisasikan dengan tegas UU No. 5 / 1999 melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dimana tata cara penanganan perkara sudah diatur dalam Perkom No. 1 Tahun 2010

Actions (login required)

View Item