UPAYA HUKUM BAGI PEMEGANG SERTIPIKAT TANAH ATAS TERBITNYA SERTIPIKAT GANDA

AGUNG PRASETYO, 030215536 (2008) UPAYA HUKUM BAGI PEMEGANG SERTIPIKAT TANAH ATAS TERBITNYA SERTIPIKAT GANDA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2009-prasetyoag-10707-abstrak.pdf

Download (289kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s1-2009-prasetyoag-9848-fh21509.pdf
Restricted to Registered users only

Download (594kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Pendaftaran Tanah tersebut kemudian diikuti oleh penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah. Dengan adanya surat tanda bukti ( sertipikat hak atas tanah ) inilah para pemegang hak atas tanah dijamin kepastian hukumnya dalam hal untuk menggunakan tanah yang didaftarkan tersebut. Selain memiliki akibat hukum bagi para pemegang tanah itu sendiri, Pendaftaran Tanah juga memiliki akibat hukum bagi masyarakat. Bahwa dengan adanya Pendaftaran Tanah, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan tanah tersebut. Bagi pemerintah, Pendaftaran Tanah adalah suatu program pembangunan yang harus disukseskan. Jika dihubungkan dengan upaya Pemerintah dalam rangka penataan kembali, maka pendaftaran hak atas tanah selain merupakan suatu sarana penting untuk terwujudnya kepastian hukum di seluruh wilayah Republik Indonesia sekaligus turut serta dalam penataan kembali penggunaan, penguasaan dan kepemilikan tanah dengan kata lain bahwa dengan adanya Pendaftaran Tanah maka pemerintah telah berupaya untuk melaksanakan tertib administrasi. Dengan adanya sengketa Hak Atas Tanah maka konsekuensi yuridisnya adalah bahwa salah satu dari sertipikat Hak Atas Tanah tersebut dapat dibatalkan atau meminta agar dilakukan pembatalan dan upaya yang dapat dilakukan adalah : 1. Melalui Jalur Non-Litigasi : Yakni penyelesaian sengketa yang dalam skripsi ini adalah terbitnya sertipikat ganda oleh Pejabat Kantor Pertanahan yang dilakukan di luar pengadilan dengan cara musyawarah bagi pihak-pihak yang bersengketa, atau dengan cara : Negosiasi dan Mediasi baik secara langsung antara kedua belah pihak yang bersengketa maupun dengan menggunakan seorang penengah atau Mediator. Tata cara tentang pelaksanaan Negosiasi maupun Mediasi ini diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan juga diatur dalam PERMA No. 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengedilan. 2. Melalui Jalur Litigasi atau Melalui Pengadilan : Oleh karena sertipikat tanah ganda yang dikeluarkan merupakan KTUN, maka penyelesaian sengketa juga dilakukan di pengadilan yang dalam hal ini adalah PTUN dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam UU No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang kemudian dirubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara dikenal dengan dua macam cara antara lain: Melalui Upaya Administrasi adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan masalah sengketa Tata Usaha Negara oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan tata Usaha Negara, dalam lingkungan administrasi atau pemerintah sendiri. Bentuk upaya administrasi: Banding Administratif, yaitu penyelesaian upaya administrasi yang dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan Keputusan yang bersangkutan. Keberatan, yaitu penyelesaian upaya administrasi yang dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan itu. Melalui Gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), apabila di dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewajiban untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut melalui Upaya Administrasi, maka seseorang atau Badan Hukum Perdata tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK FH 45/09 Pra u
Uncontrolled Keywords: LAND USE - LAW AND LEGISLATION
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD101-1395.5 Land use Land tenure
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
AGUNG PRASETYO, 030215536UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorAGUS SEKARMADJI, S.H., M.HumUNSPECIFIED
Depositing User: Tn Hatra Iswara
Date Deposited: 24 Jun 2009 12:00
Last Modified: 13 Jul 2016 03:37
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/12041
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item