PERJANJIAN KARTEL TARIF DI PELABUHAN TANJUNG PRIOK DALAM PRESPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA

RYAN ADIPUTRA B, 030610004 (2010) PERJANJIAN KARTEL TARIF DI PELABUHAN TANJUNG PRIOK DALAM PRESPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2011-ryanadiput-17407-fh207-1-k.pdf

Download (360kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s1-2011-ryanadiput-14586-fh207-1-e.pdf
Restricted to Registered users only

Download (763kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Perkembangan kondisi perekonomian sedikit banyak memaksa para pelaku usaha untuk bisa bertahan dalam persaingan. Kondisi tersebut memacu pelaku usaha untuk secara tidak langsung memperoleh keuntungan sebesar-besarnya untuk kelangsungan usahanya, tidak jarang paka pelaku usaha melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi merugikan para konsumen. tindakan tersebut salah satunya adalah tindakan perkanjian kartel. Perjanjian Kartel dibuat oleh para pelaku usaha dengan tujuan untuk mengontrol secara penuh pasar mereka melalui pengaturan produksi, pemasaran serta harga (output) dari penjualan barang maupun jasa sehingga dalam posisi ini para pelaku usaha lebih diuntungkan daripada konsumen. Konsumen menjadi tidak bebas dalam menentukan produk yang akan dikonsumsi serta jaminan akan kualitas yang diterima menjadi tidaklah optimal. Pada kasus di Pelabuhan Tanjung Priok para pelaku usaha jasa bongkar muat kontainer melakukan praktek perjanjian kartel tarif. Praktek tersebut sangat merugikan importir yang dalam hal ini berposisi sebagai konsumen. Praktek Perjanjian kartel tersebut difasilitasi oleh Keputusan Menteri Perhubungan KM 15 Tahun 2007 dimana memberikan kewenangan kepada asosiasi pengusaha untuk menentukan sendiri tarif jasa layanan bongkar muat kontainer di tanjung priok, akibatnya pelaku usaha lebih diuntungkan dalam pasar penyediaan jasa Tally di Pelabuhan Tanjung Priok. Dibutuhkan pengetahuan lebih luas mengenai implementasi dari ketentuan Kartel sehingga para pelaku usaha tidak merugikan perekonomian secara luas terlebih pada konsumen pengguna jasa (importir), selain itu pemerintah sebagai badan eksekutif dituntut untuk lebih berperan aktif agar iklim persaingan usaha dapat terus berkembang.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH 207/10 Rya p
Uncontrolled Keywords: COMPETITION LAW
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1000-1395 Commercial law
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3840-4375 Regulation of industry, trade, and commerce. Occupational law
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
RYAN ADIPUTRA B, 030610004UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorL. Budi Kagramanto, Prof. Dr. , S.H., M.M., MH.UNSPECIFIED
Depositing User: Tn Hatra Iswara
Date Deposited: 30 Mar 2011 12:00
Last Modified: 13 Jul 2016 05:58
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/12058
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item