WEWENANG MAHKAMAH AGUNG DALAM PENGUJIAN PERATURAN KPU

RAKHMAD FAISOL, 030516211 (2010) WEWENANG MAHKAMAH AGUNG DALAM PENGUJIAN PERATURAN KPU. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2011-faisolrakh-17540-fh199-1-k.pdf

Download (389kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s1-2011-faisolrakh-14700-fh199-1-e.pdf
Restricted to Registered users only

Download (696kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, yang dimuat dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Ciri sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan demokratis, yaitu seluruh rakyat ikut menyelenggarakan pemerintahan negara, namun karena dalam jumlah yang banyak sehingga tidak mungkin untuk ikut serta memegang pemerintahan, maka fungsi representatif dilakukan oleh DPR, DPD, DPRD Provinsi,dan DPRD Kabupaten/kota, peralihan kekuasaan dalam negara demokrasi bukan dengan cara lain selain melalui pemilihan umum yang dilakukan secara periodik didasarkan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum, dapat menetapkan kebijakan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemilihan umum Undang-undang yang lebih tinggi kedudukannya dalam hal ini UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum. Namun kenyataannya Peraturan KPU No. 15/2009 tentang pedoman teknis penetapan dan pengumuman hasil pemilihan umum dianulir oleh Mahkamah Agung melalui uji materiil dengan dasar pasal 24 A ayat (1) UUD 1945, Wewenang menilai tersebut dalam kepustakaan lazim disebut sebagai hak menguji. Ketentuan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, bahwa Mahkamah Konstitusi yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dan Mahkamah Agung tidak mempunya kewenangan dalam menguji tentang perselisihan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH 199/10 Fai w
Uncontrolled Keywords: POWERS OF THE SUPREME COURT
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3154-3370 Constitutional law
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
RAKHMAD FAISOL, 030516211UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorRADIAN SALMAN, , S.H., LL.MUNSPECIFIED
Depositing User: Tn Hatra Iswara
Date Deposited: 31 Mar 2011 12:00
Last Modified: 13 Jul 2016 07:31
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/12066
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item