REALISASI DAN LANDASAN HUKUM PERALIHAN STATUS DARI PEMERINTAHAN DESA KE PEMERINTAHAN KELURAHAN

RETNO SRI INDARSIH, 037305588 (1987) REALISASI DAN LANDASAN HUKUM PERALIHAN STATUS DARI PEMERINTAHAN DESA KE PEMERINTAHAN KELURAHAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (FULL TEXT)
1.pdf

Download (1MB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Sebelum keluarnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, maka peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemerintahan Desa silih berganti, sejak jaman Belanda tak ada satupun undang-undang yang dikeluarkan Pemerintah yang khusus mengatur tentang Pemerintahan Desa, yang ada hanyalah undang-undang yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah. Satu-aatunya undang-undang mengatur tentang Pemerintahan Desa adalah Undang-undang Momor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja. Tetapi ini pun belum sampai dilaksanakan sudah dicabut dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 padahal undang undang penggantinya tidak pernah dikeluarkan, Baru sesudah keluar Undang-undang Momor 5 Tahun 1979 Pemerintah Desa yang merupakan jenjang pemerintahan terendah dibenahi dan mempunyal peraturan yang pasti, serta mengubah semua Desa otonom yang ada di Ibukota Negara, Ibukota Propinsi, Ibukota Kabupaten/Kotamadya, Kota Administratif dan kota-kota lain yang ditentukan oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri menjadi Kelurahan yang tidak lagi mempunyai hak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 TAT.116/87 Ind r
Uncontrolled Keywords: PEMERINTAHAN DESA
Subjects: K Law
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
RETNO SRI INDARSIH, 037305588UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorSoehirman Djamal, SHUNSPECIFIED
ContributorEmanuel Soedjatmoko, SH., MSUNSPECIFIED
Depositing User: Tn Fariddio Caesar
Date Deposited: 25 Jul 2013 12:00
Last Modified: 25 Oct 2016 19:11
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/12315
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item