RETNO SRI INDARSIH, 037305588 (1987) REALISASI DAN LANDASAN HUKUM PERALIHAN STATUS DARI PEMERINTAHAN DESA KE PEMERINTAHAN KELURAHAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview

Text (FULL TEXT) 1.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Sebelum keluarnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, maka peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemerintahan Desa silih berganti, sejak jaman Belanda tak ada satupun undang-undang yang dikeluarkan Pemerintah yang khusus mengatur tentang Pemerintahan Desa, yang ada hanyalah undang-undang yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah. Satu-aatunya undang-undang mengatur tentang Pemerintahan Desa adalah Undang-undang Momor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja. Tetapi ini pun belum sampai dilaksanakan sudah dicabut dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 padahal undang undang penggantinya tidak pernah dikeluarkan, Baru sesudah keluar Undang-undang Momor 5 Tahun 1979 Pemerintah Desa yang merupakan jenjang pemerintahan terendah dibenahi dan mempunyal peraturan yang pasti, serta mengubah semua Desa otonom yang ada di Ibukota Negara, Ibukota Propinsi, Ibukota Kabupaten/Kotamadya, Kota Administratif dan kota-kota lain yang ditentukan oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri menjadi Kelurahan yang tidak lagi mempunyai hak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri

Actions (login required)

View Item