PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA OLEH TNI DAN POLRI

ANDREAS PARNINGOTAN, 030810099 (2013) PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA OLEH TNI DAN POLRI. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2013-parningota-22338-5.abstr-i.pdf

Download (280kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
FULLTEXT.pdf
Restricted to Registered users only

Download (730kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Terorisme merupakan kasus pidana berat yang memiliki ruang lingkup internasional. Negara Indonesia beberapa tahun yang lalu memiliki banyak kasus terorisme yang menyebabkan kematian banyak orang. Sehingga diperlukan penanganan serius dalam mengatasi aksi terorisme. Di Indonesia sendiri penanganan tindak terorisme dilakukan oleh dua aparat penegak hukum yaitu POLRI dan TNI. Dalam Pasal 25 ayat 1 dan 2 UU 15 tahun 2003 tentang Terorisme disebutkan bahwa yang berhak melakukan penanganan tindak pidana terorisme dalam hal ini prosedur penyelidikan dan penyidikan adalah pidak penyelidik dan penyidik. Jika didasarkan kepada KUHAP ( yang dimana UU Terorisme dalam prosedur hukum formil tetap didasarkan kepada KUHAP ) dalam pasal 4 dan pasal 6 ayat 1 bahwa baik penyelidik maupun penyidik adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia atau biasa disebut sebagai POLRI. Ini menjadi sebuah benturan hukum yang terjadi jika dilihat dalam UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia ( TNI ) pasal 7 ayat 2 huruf b angka 3 bahwa tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan Operasi Militer Selain Perang, yaitu untuk mengatasi aksi terorisme. Inilah yang menjadi benturan hukum yang dimana kewenangan TNI dalam penanganan terorisme tidak menjadi jelas. Sebab dalam UU Terorisme tidak diatur mengenai kewenangan masing-masig antara TNI dan POLRI. Sebagai contoh antara kasus Somalia dengan kasus Dr. Azhari. Kasus tersebut digolongkan menjadi kasus terorisme. Akan tetapi yang membedakan antara kedua kasus tersebut adalah pihak yang melakukan penanganan. Kasus Somalia yang melakukan penanganana adalah TNI sedangkan kasus Dr.Azhari yang melakukan penanganan adalah POLRI. Inilah yang menjadi masalah hukum yang kemudian dibahas dalam skripsi ini.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH.161/12 Par p
Uncontrolled Keywords: TERRORISM
Subjects: K Law
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
ANDREAS PARNINGOTAN, 030810099UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorDIDIK ENDRO P, Prof.Dr..,S.H,M.HUNSPECIFIED
Depositing User: Mr Mudjiono Mudj
Date Deposited: 16 Jan 2013 12:00
Last Modified: 05 Sep 2016 04:10
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/12334
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item