PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN

MAZZA MUHANDI, 030516251 (2009) PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (Abstrak)
gdlhub-gdl-s1-2011-muhandimaz-18328-abstrak1.pdf

Download (301kB) | Preview
[img] Text (Fulltext)
gdlhub-gdl-s1-2011-muhandimaz-15475-3510mu-t Fulltext.pdf
Restricted to Registered users only

Download (750kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah peraturan pelaksana dari pasal 130 HIR sekaligus aturan hukum baru yang dibentuk untuk mengisi kekosongan hukum terutama aturan yang mengatur tentang prosedur mediasi di pengadilan. Aturan pelaksana adalah aturan yang mengatur tentang aturan-aturan teknis yang tidak di atur secara rinci dalam undang-undang. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 sebagai aturan untuk mengisi kekosongan aturan dalam bidang mediasi tidak menghapus keberadaan atau eksistensi pasal 130 HIR. Pasal 130 HIR tetap berlaku selama tidak dihapus atau tidak diubah oleh peraturan perundang-undangan yang setingkat dengan undang-undang. Prosedur mediasi pada Perma No. 1 tahun 2008 adalah kewajiban yang harus ditempuh oleh para pihak. Sebagai konsekuensi dari kewajiban adalah hukuman atau sanksi apabila melanggar kewajiban. Sanksi dari tidak dilakukannya mediasi adalah putusan menjadi batal demi hukum. Syarat-syarat putusan perkara perdata menjadi batal demi hukum tidak secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Putusan yang batal demi hukum tidak perlu diperiksa kembali oleh pengadilan tingkat yang lebih tinggi karena secara otomatis putusan menjadi batal demi hukum karena tidak menempuh mediasi di pengadilan. Putusan yang batal demi hukum maka berakibat putusan tidak memiliki kekuatan mengikat dan gugatan dianggap tidak pernah ada dan dapat diajukan kembali untuk diperiksa di persidangan tingkat pertama.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: FH.35 10 Muh p
Uncontrolled Keywords: court consumer protection
Subjects: K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects > KB1572-1690 Courts and procedure
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
MAZZA MUHANDI, 030516251UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorGianto Al Imron, SH,MHUNSPECIFIED
Depositing User: hari
Date Deposited: 11 May 2011 12:00
Last Modified: 12 Aug 2016 08:16
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/12345
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item