PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN DAN PEMASANGAN MARKA JALAN 55.000 METER OLEH LLAJ JAWA TIMUR (STUDI KASUS DI DINAS LLAJ JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2007)

BARLASARI.S.S, 030516161 (2009) PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN DAN PEMASANGAN MARKA JALAN 55.000 METER OLEH LLAJ JAWA TIMUR (STUDI KASUS DI DINAS LLAJ JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2007). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (Abstrak)
gdlhub-gdl-s1-2011-barlasaris-18290-abstrak.pdf

Download (320kB) | Preview
[img] Text (Fulltext)
gdlhub-gdl-s1-2011-barlasaris-15483-5410sa-t Fulltext.pdf
Restricted to Registered users only

Download (598kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Penanganan KPPU terhadap dugaan adanya praktek Persekongkolan Tender yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Satuan kerja Pengembangan LLAJ Jawa Timur Tahun Anggaran 2007 telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Setelah KPPU melakukan prosedur pemeriksaan sesuai peraturan Perundang-undangan majelis KPPU memutuskan menyatakan terlapor 1 dan terlapor 2 terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan dikenai sanksi berupa denda sebesar Rp 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah). Pelaku usaha yang tidak menerima putusan KPPU dapat mengajukan keberatan Pengadilan Negeri yang berwenang yaitu Pengadilan Negeri tempat kedudukan terlapor dan bila ada beberapa terlapor maka KPPU dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Mahkamah Agung untuk menunjuk salah satu Pengadilan Negeri disertai usulan pengadilan mana yang akan memeriksa keberatan tersebut, kemudian upaya hukum selanjutnya ialah berupa Kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam Perkara ini terlapor 1 dan terlapor 2 hanya menerima sebagian putusan yaitu mengakui pelanggaran yang dilakukannya namun terlapor mengajukan keberatan atas putusan KPPU mengenai sanksi administratrif yang dijatuhkan, terlapor 1 merasa sanksi administratif yang diberikan terlalu besar sehingga meminta keringanan dalam pembayaran denda yang semula berjumlah Rp 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah) menjadi Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dan permintaan keringanan denda ini disetujui oleh KPPU.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: FH.54/10 Sar p
Uncontrolled Keywords: tenders offers -law and legislation
Subjects: H Social Sciences > HG Finance > HG1-9999 Finance > HG201-1496 Money > HG361-363 Legal tender
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
BARLASARI.S.S, 030516161UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorL. BUDI KAGRAMANTO,, L. BUDI KAGRAMANTO,UNSPECIFIED
Depositing User: hari
Date Deposited: 11 May 2011 12:00
Last Modified: 13 Aug 2016 06:13
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/12352
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item