SISCA TEHNOKRATSIA, 030810284 (2012) TINJAUAN TERHADAP KETENTUAN PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (Abstrak) gdlhub-gdl-s1-2012-tehnokrats-22044-6.abstr-k.pdf Download (61kB) | Preview
	Text (Fulltext) Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (472kB) | Request a copy

Abstract

Di Indonesia banyak terjadi kasus tindak pidana korupsi korupsi dimana pelakunya adalah pejabat Negara. Dalam hal penanganan kasus korupsi, dalam proses hukum, yang biasanya terjadi adalah menjerat pelaku dengan Pasal 2 dan atau Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999. Atas dakwaan pasal yang sama tersebut, majelis hakim dalam tingkat yang berbeda (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung), memberikan putusan akhir tidak selalu sama, bisa putusan bersalah (vonis penjara) ataupun tidak bersalah (bebas). Hal ini tergantung akan ratio decidendi para hakim tersebut dalam menangani perkara korupsi. Pemahaman para hakim yang tidak selalu sama dalam mengartikan dan memaknai unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan dengan bukti yang terpampang dalam pengadilan, dimana jika memakai pemahaman sempit biasanya produk putusan adalah tidak bersalah dan jika memakai pemahaman luas biasanya produk putusan adalah antara bersalah atau tidak bersalah. Sangat dikhawatirkan jika aparat penegak hukum Negara Indonesia salah dalam bertindak sehingga pada akhirnya produk putusan majelis hakim tidak sesuai dengan yang seharusnya, lebih fatal adalah jika terdakwa dipoutus tidak bersalah (bebas), padahal seharusnya ia bersalah dan dipenjara. Hal ini menimbulkan fenomena dalam masyarakat yang menjadi resah akan kepastian hukum yang terjadi di Indonesia, terlebih sekarang semakin banyak kasus korupsi yang muncul ke permukaan.

Actions (login required)

View Item