TINJAUAN TERHADAP KETENTUAN PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

SISCA TEHNOKRATSIA, 030810284 (2012) TINJAUAN TERHADAP KETENTUAN PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (Abstrak)
gdlhub-gdl-s1-2012-tehnokrats-22044-6.abstr-k.pdf

Download (61kB) | Preview
[img] Text (Fulltext)
Fulltext.pdf
Restricted to Registered users only

Download (472kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Di Indonesia banyak terjadi kasus tindak pidana korupsi korupsi dimana pelakunya adalah pejabat Negara. Dalam hal penanganan kasus korupsi, dalam proses hukum, yang biasanya terjadi adalah menjerat pelaku dengan Pasal 2 dan atau Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999. Atas dakwaan pasal yang sama tersebut, majelis hakim dalam tingkat yang berbeda (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung), memberikan putusan akhir tidak selalu sama, bisa putusan bersalah (vonis penjara) ataupun tidak bersalah (bebas). Hal ini tergantung akan ratio decidendi para hakim tersebut dalam menangani perkara korupsi. Pemahaman para hakim yang tidak selalu sama dalam mengartikan dan memaknai unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan dengan bukti yang terpampang dalam pengadilan, dimana jika memakai pemahaman sempit biasanya produk putusan adalah tidak bersalah dan jika memakai pemahaman luas biasanya produk putusan adalah antara bersalah atau tidak bersalah. Sangat dikhawatirkan jika aparat penegak hukum Negara Indonesia salah dalam bertindak sehingga pada akhirnya produk putusan majelis hakim tidak sesuai dengan yang seharusnya, lebih fatal adalah jika terdakwa dipoutus tidak bersalah (bebas), padahal seharusnya ia bersalah dan dipenjara. Hal ini menimbulkan fenomena dalam masyarakat yang menjadi resah akan kepastian hukum yang terjadi di Indonesia, terlebih sekarang semakin banyak kasus korupsi yang muncul ke permukaan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH.129/12 Teh t
Uncontrolled Keywords: HUKUM PIDANA KORUPSI
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K5000-5582 Criminal law and procedure > K5015.4-5350 Criminal law
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
SISCA TEHNOKRATSIA, 030810284UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorTILLY A. A. RAMPEN, S.H., M.S.UNSPECIFIED
Depositing User: hari
Date Deposited: 27 Dec 2012 12:00
Last Modified: 07 Sep 2016 01:41
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/12384
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item