PINJAM PAKAI DALAM RANGKA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

ZULFAHMY WAHAB, 030911214 (2013) PINJAM PAKAI DALAM RANGKA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2014-wahabzulfa-30796-7.abstr-k.pdf

Download (261kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
FH. 57-14 Wah p.pdf
Restricted to Registered users only

Download (802kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya suatu pengelolaan barang milik daerah secara efektif dan efisien, terlebih terhadap barang milik daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Pemanfaatan barang milik daerah secara optimal menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan terobosan dalam rangka optimalisasi penggunaan barang milik daerah. Hal yang dapat di upayakan pemerintah daerah terkait optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah salah satunya adalah mengupayakan kerjasama dengan daerah lain dalam bentuk pinjam pakai barang milik daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan sebuah pemahaman yang lengkap mengenai prinsip-prinsip pinjam pakai barang milik daerah dan bagaimana penyelesaian sengketa jika dalam pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah terdapat permasalahan. Metode pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah statute approach, case approach, dan conceptual approach. Statute approach adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah PP 6/2006 dan PP 50/2007. Conceptual approach adalah pendekatan yang dilakukan dengan menemukan pemecahan atas rumusan masalah dengan berdasarkan konsep dasar seperti prinsip-prinsip dan pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh para sarjana hukum serta doktrin-doktrin hukum yang berkembang di dalam ilmu hukum. Berdasarkan analisa terhadap dua rumusan masalah, maka didapatkan hasil bahwa terdapat prinsip-prinsip yang menjadi acuan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan kerjasama antar daerah dalam pinjam pakai barang milik daerah, prinsip-prinsip tersebut diantaranya yaitu fungsional, kepastian hukum,tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepastian nilai, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, transparansi atau keterbukaan, dan keadilan. Selanjutnya jika terjadi perselisihan terdapat dua pilihan upaya penyelesaian, yakni menyelesaikan sengketa melalui musyawarah oleh pihak-pihak yang bersengketa atau penyelesaian melalui keputusan Gubernur/Menteri Dalam Negeri

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH. 57/14 Wah p
Uncontrolled Keywords: ECONOMIC DEVELOPMENT; CORPORATE CULTURE
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD58.7-58.95 Organizational behavior, change and effectiveness. Corporate culture
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3820-3836 Economic constitution, policy, planning, and development
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
ZULFAHMY WAHAB, 030911214UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorINDRIA WAHYUNI, S.H., LL.M.UNSPECIFIED
Depositing User: sukartini sukartini
Date Deposited: 04 Apr 2014 12:00
Last Modified: 01 Aug 2016 04:42
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/12507
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item