SURAT PERNYATAAN DAMAI DAN PROSES KEWENANGAN DISKRESI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

ARIEF SURYA ATMAJA, 030911026 (2014) SURAT PERNYATAAN DAMAI DAN PROSES KEWENANGAN DISKRESI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2014-atmajaarie-32504-5.abstr-i.pdf

Download (95kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
FH. 110-14 Atm s.pdf
Restricted to Registered users only

Download (424kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Kewenangan diskresi adalah suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas dasar pertimbangan dan keyakinannya dan lebih menekankan pertimbangan moral dibanding dalam kerangka hukum. Dilihat dari banyaknya Kecelakaan Lalu lintas di Indonesia yang jumlahnya semakin meningkat, baik itu mengakibatkan korban dengan luka ringan sampai yang mengakibatkan kematian juga menimbulkan kerugian. Sehingga dalam hal ini, Kepolisian Republik Indonesia khususnya polisi lalu lintas merupakan salah satu instansi yang memiliki wewenang dalam menegakkan aturan-aturan yang ada dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Dalam kasus pelanggaran ringan, sedang sampai berat yang menimbulkan kerusakan barang, korban luka ringan, luka berat sampai menyebabkan kematian kedua belah pihak antara tersangka dan korban maupun ahli waris korban dapat melakukan upaya damai berupa pembuatan Surat Pernyataan Damai. Surat Pernyataan Damai adalah pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa kedua belah pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan urusan ganti kerugian yang di derita korban. Dalam kasus pelanggaran ringan yang mengakibatkan kerusakan barang tanpa adanya korban jiwa. Polisi dapat menerapkan diskresi dan menutup kasus sesuai kesepakatan korban dan tersangka tanpa melalui proses persidangan. hal ini berdasarkan pada Pasal 236 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sedangkan, untuk kasus pelanggaran sedang sampai berat yang mengakibatkan korban luka ringan, sedang, berat sampai meninggal dunia tersangka tetap harus menjalani proses sidang walaupun antara tersangka dan korban telah menjalani upaya damai.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB. KK-2 FH. 110/14 Atm s
Uncontrolled Keywords: DISCRETION; COMMUNICATION AND TRAFFIC
Subjects: H Social Sciences > HE Transportation and Communications
H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare > HV1-9960 Social pathology. Social and public welfare. Criminology > HV7231-9960 Criminal justice administration > HV7551-8280.7 Police. Detectives. Constabulary > HV8031-8080 Police duty. Methods of protection > HV8079.5-8079.55 Traffic control. Traffic accident investigation
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
ARIEF SURYA ATMAJA, 030911026UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorBambang Suheryadi, S.H., M.Hum.UNSPECIFIED
Depositing User: sukartini sukartini
Date Deposited: 14 Jul 2014 12:00
Last Modified: 09 Aug 2016 02:19
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/12531
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item