PRINSIP TRANSPARANSI DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DI BANK SYARIAH

DAVIN WAHYU RAMADHAN, 031211132008 (2015) PRINSIP TRANSPARANSI DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DI BANK SYARIAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2016-ramadhanda-40145-9.abstr-k.pdf

Download (197kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
FH. 06-16 Ram p.pdf
Restricted to Registered users only

Download (956kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang dilanjutkan perubahan undang-undang perbankan melalui Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan menjadi dasar hukum bagi perkembangan perbankan di Indonesia. Untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia, pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual-banking system dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), yang secara sinergis dan bersama-sama sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional. Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perbankan Syariah tidak pernah lepas dari risiko yang sewaktuwaktu dapat menyebabkan kerugian bank, hal ini terjadi karena dalam praktik operasional perbakan selalu terjadi trade off antara service and risk. Oleh karena terdapat risiko di dalam produk bank syariah, maka bila ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, diperlukan perlindungan terhadap nasabah yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Perbankan Syariah. Rumusan masalah yang diulas dalam penelitian ini adalah prinsip transparansi pada produk bank syariah dan tanggung gugat bank syariah atas kerugian nasabah. Metode yang dipergunakan adalah penelitian teoritik dan penelitian doktrinal. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa bank syariah wajib menerapkan prinsip transparansi atas produk yang ditawarkan untuk meminimalkan risiko atas produk yang ditawarkan oleh bank syariah, hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan nasabah dan menghindari risiko-risiko yang dapat ditimbulkan dikemudian hari, dan Bank syariah harus bertanggung gugat bilamana menimbulkan kerugian kepada pihak nasabah, di samping itu pihak Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia sebagai lembaga yang mengawasi sektor jasa keuangan perbankan syariah, dapat mengenakan sanksi administrasif kepada pihak bank syariah.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH. 06/16 Ram p
Uncontrolled Keywords: BANKS AND BANKING-RELIGIUOS ASPECTS-ISLAM; CUSTOMER
Subjects: H Social Sciences > HG Finance > HG1-9999 Finance > HG1501-3550 Banking
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
DAVIN WAHYU RAMADHAN, 031211132008UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorTrisadini P. Usanti, Dr. , S.H., M.HUNSPECIFIED
Depositing User: sukartini sukartini
Date Deposited: 12 Feb 2016 12:00
Last Modified: 10 Aug 2016 06:01
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/12566
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item