RATIO DECIDENDI PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA

M. ROFIK AGUS ALI, 031211131075 (2016) RATIO DECIDENDI PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2016-alimrofika-40162-7.abstr-k.pdf

Download (324kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
FH. 20-16 Ali r.pdf
Restricted to Registered users only

Download (736kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Judul skripsi ini Ratio Decidendi Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana yang diteliti berdasarkan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan studi kasus. Sedangkan pembahasan masalah difokuskan pada (1) Apakah mungkin sanksi pidana mati dapat diterapkan bagi anak pelaku tindak pidana? dan (2) Apa yang menjadi pertimbangan putusan Pengadilan dalam menjatuhkan pidana mati terhadap anak pelaku tindak pidana memperhatikan aspek perlindungan anak? Tindak pidana yang dilakukan seorang anak tidak dapat dihukum mati sesuai Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dipertegas dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam sebuah Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada perkara Nomor : 08/Pid.B/2013/PN-GS, permasalahan mengenai Yusman Telaumbanua sebagai terdakwa yang melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama. Dalam pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim, Yusman dijatuhi Pasal 340 jo. Pasal 55 KUHP dengan hukuman pidana mati. Berdasarkan analisis terhadap bahan hukum yang diperoleh, Yusman tidak dapat dijatuhi pidana mati karena terdapat unsur rekayasa kasus yang dimulai saat penyidikan hingga pemeriksaan. Kemudian ditemukan bukti hukum berupa Akta Baptisan yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia Nomor 03/GBI-TK/II/2015 yang menunjukkan bahwa umur Yusman masih dibawah umur ketika dalam melakukan tindak pidana pembunuhan. Pertanggungjawaban pidana yang dilakukan anak yang dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana menentukan dapat atau tidaknya pelaku dipidana sesuai dakwaan yang diberikan. Pertimbangan Majelis Hakim yang menangani perkara sesuai Temporis Delicty dalam kasus tersebut tidak menaungi anak sebagai pelaku tindak pidana dengan menggunakan hukum acara sesuai Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Disebutkan dalam putusan tersebut tidak ada satupun hal-hal yang meringankan bagi pelaku. Putusan tersebut diterapkan layaknya pelaku orang dewasa secara penuh dapat dipertanggungjawabkan dimata hukum. Dalam anak sebagai pelaku tindak pidana mendapatkan perlindungan secara hukum serta mendapat perlakuan khusus terkait hukum materiil dan formilnya.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH. 20/16 Ali r
Uncontrolled Keywords: CHILD PROTECTION; CRIMINAL LAW
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K5000-5582 Criminal law and procedure > K5575-5582 Juvenile criminal law and procedure
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsNIM
M. ROFIK AGUS ALI, 031211131075UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN / NIDK
Thesis advisorSARWIRINI, Dr. , S.H., M.S.UNSPECIFIED
Depositing User: sukartini sukartini
Date Deposited: 12 Feb 2016 12:00
Last Modified: 11 Aug 2016 06:22
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/12580
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item