EKSISTENSI KENDARAAN WISATA DALAM UNDANGUNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

ACHMAD FIRDAUS SULTHON, 031211133073 (2016) EKSISTENSI KENDARAAN WISATA DALAM UNDANGUNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2016-sulthonach-40228-8.abstr-i.pdf

Download (248kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
FH. 31-16 Sul e.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Kendaraan terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan hewan. Dekat ini muncul adanya kendaraan wisata atau sering diebut odongodong, belum jelas pengaturan terkait kendaraan wisata ini yang semula hanyalah berupa mobil biasa yang dimodifikasi sedemikian rupa menjadi berubah bentuk dari segi dimensi, mesin, maupun daya angkut. Aturan mengenai tata cara mengubah modifikasi kendaraan bermotor telah diatur sangat jelas di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan sebagaimana tertuang didalam pasal 1 angka 12 yang berbunyi : “Modifikasi Kendaraan Bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut Kendaraan Bermotor”. Setiap kendaraan bermotor yang dimodifikasi yang menyebabkan perubahan tipe berupa dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut akan dilakukan penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juncto Pasal 123 ayat (1) huruf b juncto Pasal 131 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Selanjutnya, dalam hal kendaraan bermotor akan melakukan modifikasi maka wajib untuk mengajukan permohonan kepada menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, sehingga apabila kemudian kendaraan dimaksud telah diregistrasi Uji Tipe maka instansi yang berwenang akan memberikan sertifikat registrasi Uji Tipe, dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Sehingga dalam penulisan ini penulis mengkualifikasikan aspek hukum kendaraan wisata dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dari pengkualifikasian tersebut penulis dapat melihat eksistensi kendaraan wisata dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH. 31/16 Sul e
Uncontrolled Keywords: TOURISM-LAW AND LEGISLATION; TRAVEL
Subjects: G Geography. Anthropology. Recreation > G Geography (General) > G154.9-155.8 Travel and state. Tourism
G Geography. Anthropology. Recreation > GT Manners and customs > GT5220-5286 Customs relative to transportation and travel
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
ACHMAD FIRDAUS SULTHON, 031211133073UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorSapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M.UNSPECIFIED
Depositing User: sukartini sukartini
Date Deposited: 22 Feb 2016 12:00
Last Modified: 12 Aug 2016 06:44
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/12591
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item