LARANGAN PHK TERHADAP PEKERJA DALAM KEADAAN CACAT TETAP ATAU SAKIT AKIBAT KECELAKAAN KERJA

NUR TIARA SADHRINA, 031211133070 (2015) LARANGAN PHK TERHADAP PEKERJA DALAM KEADAAN CACAT TETAP ATAU SAKIT AKIBAT KECELAKAAN KERJA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2016-sadhrinanu-40230-5.abstr-f.pdf

Download (116kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
FH. 33-16 Sad l.pdf
Restricted to Registered users only

Download (391kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Pekerja merupakan setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan. Dalam setiap pekerjaan yang dijalani, pekerja membutuhkan perlindungan dari perusahaan dimana tempat mereka bekerja. Di zaman globalisasi saat ini, perlindungan bagi pekerja tersebut sangat minim yang dibuktikan dengan masih banyaknya kecelakaan kerja yang menimpa pekerja dalam suatu perusahaan. Dimana hal ini sangat membahayakan dan merugikan berbagai pihak terutama pekerja itu sendiri. Salah satu akibat yang ditimbulkan dari adanya kecelakaan kerja tersebut adalah sakit atau cacat tetap yang dialami pekerja. Para pekerja dalam keadaan cacat tetap atau sakit akibat kecelakaan kerja tersebut juga harus diberikan perlindungan agar tidak terjadi adanya diskriminasi yang dilakukan oleh pengusaha salah satunya adalah PHK. Permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu mengenai boleh atau tidaknya PHK yang dilakukan pengusaha terhadap pekerja dengan alasan cacat tetap atau sakit akibat kecelakaan kerja dan apa saja upaya hukum yang dapat dilakukan pekerja apabila di PHK oleh pengusaha dengan alasan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan dengan menelaah teori, doktrin, pandangan, dan konsep hukum menurut para ahli hukum. Sehubungan dengan perlindungan yang diberikan kepada pekerja, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dijelaskan mengenai larangan PHK terhadap pekerja dalam keadaan cacat tetap atau sakit akibat kecelakaan kerja yang dilakukan oleh pengusaha. Apabila PHK tetap dilakukan maka PHK tersebut batal demi hukum dan juga para pekerja yang di PHK tersebut dapat melaporkan ke pengawas ketenagakerjaan dan dapat pula diselesaikan melalui penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial tersebut dilakukan secara bertahap mulai dari penyelesaian melalui BIPARTIT, mediasi, konsiliasi dan juga arbitrase

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH. 33/16 Sad l
Uncontrolled Keywords: LABOR LAWS AND LEGISLATION; WORK ACCIDENTS
Subjects: H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare > HV1-9960 Social pathology. Social and public welfare. Criminology > HV675-677 Accidents. Prevention of accidents
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1700-1973 Social legislation > K1701-1841 Labor law
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
NUR TIARA SADHRINA, 031211133070UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorM. Hadi Shubhan, Dr., S.H., M.H., CNUNSPECIFIED
Depositing User: sukartini sukartini
Date Deposited: 22 Feb 2016 12:00
Last Modified: 12 Aug 2016 06:58
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/12593
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item