ANALISIS PERJANJIAN PINJAM PAKAI TANAH ANTARA BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PEMERINTAH DAERAH GUNA PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM

PUTRI DYANI LARASATI, 031211133089 (2016) ANALISIS PERJANJIAN PINJAM PAKAI TANAH ANTARA BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PEMERINTAH DAERAH GUNA PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2016-larasatipu-40248-6.abstr-f.pdf

Download (124kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
FH. 38-16 Lar a.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Fasilitas umum merupakan aspek penting dalam kehidupan sehari-hari guna untuk menunjang kehidupan masyarakat. Sering kali fasilitas umum yang ada tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, contohnya fasilitas umum yang terdapat di desa-desa yang tidak terjangkau oleh Pemerintah. Adanya pembagian wilayah negara yang terbagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu terbagi atas daerah kabupaten dan kota, daerah kabupaten kota terbagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau desa. Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pelayanan publik yang mengacu pada Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan Pasal 344 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Pembangunan fasilitas umum harus didukung dengan ketersediaan tanah yang akan dibangun fasilitas-fasilitas umum diatasnya. Sesuai dengan Bab III Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-13/MBU/09/2014 tentang Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap Badan Usaha Milik Negara, BUMN dapat memanfaatkan aset tetap dengan cara Pinjam pakai terhadap mitranya. Badan Usaha Milik Negara dapat bekerja sama dengan Pemerintah untuk mengoptimalisasi aset miliknya, salah satunya ialah tanah. Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan aset milik BUMN yang berupa tanah, untuk digunakan sebagai fasilitas umum. Namun, pemanfaatan tersebut harus diwadahi dengan suatu perjanjian. Perjanjian yang dapat digunakan adalah perjanjian pinjam pakai. Pemerintah Daerah berwenang untuk membangun fasilitas umum berupa jalan raya sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH. 38/16 Lar a
Uncontrolled Keywords: CONTRACT; LAND USE; LIMITED COMPANY
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD101-1395.5 Land use Land tenure
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K623-968 Civil law > K830-968 Obligations > K840-917 Contracts
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
PUTRI DYANI LARASATI, 031211133089UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorFaizal Kurniawan, S.H.,M.H., LL.M.UNSPECIFIED
Depositing User: sukartini sukartini
Date Deposited: 22 Feb 2016 12:00
Last Modified: 13 Jul 2017 17:51
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/12598
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item