Ni Luh Tanzila Yuliasri (2015) Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Peserta Tender Yang Dirugikan Akibat Persekongkolan (Analisa Putusan Nomor 16/KPPU-L/2014). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL .pdf Download (741kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (128kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (126kB)
	Text (BAB I) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (155kB)
	Text (BAB II) 5. BAB II PERSEKONGKOLAN TENDER.pdf Restricted to Registered users only until 22 May 2023. Download (182kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6. BAB III ANALISA PUTUSAN KPPU.pdf Restricted to Registered users only until 22 May 2023. Download (318kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 22 May 2023. Download (128kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8. DAFTAR BACAAN.pdf Download (128kB)
	Text (LAMPIRAN) 9. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only until 22 May 2023. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Untuk mengatur dunia persaingan usaha di Indonesia, sudah ada undang – undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Undang – undang ini mengatur tentang perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, posisi dominan, KPPU, penegakan hukum dan ketentuan lain-lain. Walaupun sudah ada undang – undang yang mengatur, tetap saja masih banyak pelaku usaha yang bersaing secara tidak sehat. Misalnya saja kasus pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan di SD/SDLB dinas pendidikan kabupaten probolinggo Tahun 2012 yang sudah di putus dengan putusan KPPU No.16/KPPU-L/2014. Dalam kasus tersebut terjadi persekongkolan tender horizontal dan persekongkolan tender vertikal. Persekongkolan tender horizontal terjadi diantara para pelaku usaha peserta tender pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan. Persekongkolan tersebut berupa adanya kesamaan format dan typo pada dokumen peserta, kesamaan produk yang ditawarkan serta adanya pemalsuan pada dokumen lelang dan surat dukungan. Selanjutnya persekongkolan tender vertikal, persekongkolan ini terjadi antara penyelenggara/panitia tender yang dalam kasus ini adalah panitia yang pemerintah kabupaten probolinggo dengan peserta tender. Panitia tidak cermat dalam melakukan klarifikasi dan panitia memfasilitasi penentuan pemenang tender dan melakukan diskriminasi dengan menggugurkan para peserta tender lain yang berpotensi sebagai pemenang. Praktik persekongkolan tender ini dilarang karena dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan bertentangan dengan tujuan dilaksanakannya tender yaitu membuka kesempatan yang sama kepada pelaku usaha agar dapat ikut menawarkan harga dan kualitas yang bersaing. Sehingga pada akhirnya dalam pelaksanaan tender tersebut didapatkan harga yang termurah dengan kualitas yang terbaik. Persekongkolan tender dalam undang – undang nomor 5 tahun 1999, diatur dalam pasal 22 yang isinya, “pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”. Dari rumusan tersebut anak kalimat “sehingga dapat mengakibatkan” berarti perlu adanya tindakan lebih lanjut untuk mengetahui suatu kegiatan itu menghambat persaingan atau tidak. Dari anak kalimat itu pula bisa diketahui pendekatan yang digunakan KPPU dalam menganalisis kasus terkait dengan pasal tersebut adalah dengan pendekatan Rule of reason.

Actions (login required)

View Item