POLITIK DINASTI DALAM PENCALONAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 33/PUU-XIII/2015)

ADELIA WIDYANTI, 031211131046 (2016) POLITIK DINASTI DALAM PENCALONAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 33/PUU-XIII/2015). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2016-widyantiad-40284-6.abstr-k.pdf

Download (18kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
FH. 53-16 Wid p.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Prinsip otonomi seluas-luasnya yang terkandung dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah memperjelas pembagian kekuasaan antara di pusat dan di daerah atau yang disebut dengan otonomi daerah. Kepala daerah yang dahulu dipilih oleh DPRD sekarang dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki kekuasaan yang luas dalam menjalankan pemerintah di daerah. Pemilihan kepala daerah oleh rakyat ini menjadi bukti kemajuan dari prinsip demokrasi yang dianut oleh Indonesia sejak kemerdekaannya. Tetapi disisi lain pemilihan kepala daerah dijadikan kesempatan oleh segelintir elite tertentu demi melanggengkan kekuasaanya di daerah yang ditandai dengan munculnya dinasti-dinasti politik dalam pencalonan kepala daerah di Indonesia. Politik dinasti merupakan strategi politik untuk tetap menjaga kekuasaan dengan cara mewariskan kekuasaan yang telah digenggam kepada orang lain yang masih merupakan kalangan sanak keluarga. Akan tetapi, praktik politik dinasti ternyata tidak memberikan kedudukan secara equal bagi calon dari keluarga petahana dengan calon lainnya. Selain itu banyak sekali praktik politik dinasti di Indonesia yang dilakukan dengan cara KKN. Atas dasar itu, terbentuklah aturan pembatasan terhadap praktik politik dinasti dalam pemilihan kepala daerah melalui instrumen Pasal 7 huruf r Undang-Undang No. 8 Tahun 2015. Kemudian dengan alasan melanggar Hak Asasi Manusia dan Prinsip Non-Diskriminasi aturan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIII/2015.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH. 53/16 Wid p
Uncontrolled Keywords: POLITICAL DYNASTY; LOCAL GOVERNMENT; HUMAN RIGHTS; DEMOCRACY; POLITICAL PARTY
Subjects: J Political Science > JS Local government Municipal government
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
ADELIA WIDYANTI, 031211131046UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorM. Syaiful Aris, S.H., M.H., LL.M.UNSPECIFIED
Depositing User: sukartini sukartini
Date Deposited: 23 Feb 2016 12:00
Last Modified: 15 Aug 2016 01:52
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/12613
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item