PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA DI BIDANG CUKAI TERKAIT DENGAN MINUMAN KERAS

YUDI INDARTA PUTRA P, 030810084 (2013) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA DI BIDANG CUKAI TERKAIT DENGAN MINUMAN KERAS. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
ABSTRAK.pdf

Download (255kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
FULLTEXT.pdf
Restricted to Registered users only

Download (682kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Minuman beralkohol/minuman keras berpotensi menjadi penyebab terjadinya kriminalitas dan mengganggu keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Sehingga diperlukan upaya mengawasi peredaran minuman keras di masyarakat. Dari latar belakang di atas dapat diperoleh rumusan masalah antara lain ; Ketentuan apa saja yang dapat diterapkan pada tindak pidana di bidang cukai terkait dengan minuman keras, Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana cukai terkait minuman keras. Tipe penelitian yang dipakai adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undnagan dan pendekatan konseptual diperoleh analisis berupa, pengendalian produksi, pengedaran, dan penjualan atau penyajian minuman beralkohol khususnya minuman keras, sangat penting artinya dalam rangka menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban kehidupan masyarakat Indonesia pengaturan tindak pidana minuman keras dalam ; KUHP, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Perpu No 8 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan ,Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol, Keputusan Menkes Nomor : 282/Menkes/Sk/II/1998, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 Penyelenggaraan Usaha Di Bidang Perdagangan Dan Perindustrian. Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penyeludupan berlaku terhadap si pelaku sendiri baik orang perorangan maupun badan hukum. Bahkan bagi pelaku yang merupakan pihak pejabat duberlakukan pemberatan pidana tambahan sepertiga dari ketentuan undang-undang No. 17 Tahun 2006 diberlakukan untuk mengisi kekosongan hukum yang terdapat dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1995, terutama ketentuan mengenai tindak pidana penyeludupan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH 148/13 Yud p
Uncontrolled Keywords: Alcohol
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3651-3654 Alcohol. Alcoholic beverages
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
YUDI INDARTA PUTRA P, 030810084UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorTOETIK RAHAYUNINGSIH, Dr. , S.H., M.Hum.UNSPECIFIED
Depositing User: Dwi Marina
Date Deposited: 13 Jan 2014 12:00
Last Modified: 01 Aug 2016 03:52
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/12638
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item