PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN DALAM PROGRAM PELAYANAN JAMINAN PERSALINAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. SOEWANDHIE

RIZQI HABIB AR-RAHMAN, 030810044 (2013) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN DALAM PROGRAM PELAYANAN JAMINAN PERSALINAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. SOEWANDHIE. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img] Text (FULLTEXT)
FULLTEXT.pdf
Restricted to Registered users only

Download (589kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Pengaturan hukum tentang jaminan persalinan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Soewandhie diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 menjelaskan Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan. Maksud dan tujuan pengaturan tersebut adalah meningkatnya akses terhadap pelayanan kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir dan KB pasca persalinan dengan menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi. Namun penggunaan program ini terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pasien untuk mendapatkan program jaminan persalinan ini salah satunya mempunyai kartu tanda penduduk asli warga negara indonesia. Dalam program ini baik pelayanan maupun fasilitasnya telah diatur, akan tetapi pasien tidak mendapatkan peraturan itu yang terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan. b. Meninggalnya bayi pasien tentu menimbulkan tanggung gugat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Soewandhie. Hal ini di karenakan rumah sakit tersebut masih membeda-bedakan pelayanan terhadap pasien yang menggunakan jaminan persalinan ataupun yang tidak menggunakan jaminan persalinan. Dalam ini pasien mengalami kerugian dan dapat melakukan gugatan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Soewandhie baik menggunakan pengadilan ataupun non pengadilan. Jika pasien menggunakan jalur penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat menggugat berdasarkan 3 (tiga) hal, yakni berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen, Perbuatan Melanggar Hukum, dan Wanprestasi, jika pasien menggunakan jalur penyelesaian sengketa diluar pengadilan, maka pasien dapat menggunakan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) atau melalui cara damai.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH 152/13 Arr p
Uncontrolled Keywords: PERLINDUNGAN HUKUM
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
RIZQI HABIB AR-RAHMAN, 030810044UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorGIANTO AL IMRON, S.H., M.H.UNSPECIFIED
Depositing User: Dwi Marina
Date Deposited: 13 Jan 2014 12:00
Last Modified: 01 Aug 2016 05:35
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/12642
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item