PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMSYARAKATAN DALAM RANGKA MENANGGULANGI KERUSUHAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN

M. LUTHFI HAPSORO, 031011097 (2014) PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMSYARAKATAN DALAM RANGKA MENANGGULANGI KERUSUHAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
abstrak.pdf

Download (154kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
FULLTEXT-4.compressed.pdf
Restricted to Registered users only

Download (496kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Sistem Pemasyarkatan yang menggantikan sistem kepenjaraan masa kolonial belanda, bertujuan membina Narapidana untuk menjadi warga negara yang baik dan melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh narapidana yang bersangkutan. Dalam membina narapidana tersebut disediakan tempat untuk mengumpulkan para narapidana sekaligus memberi hukuman atas tindak pidana yang dilakukan dengan merampas kemerdekaan para pelaku tindak pidana, yang disebut sebagai Lembaga Pemasyarakatan, dimana Pembinaan Narapidana di Lemabaga Pemasyarakatan ini diatur dalam Undang- Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, serta beberapa peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Dalam Proses pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, banyak terjadinya kerusuhan Lembaga Pemasyarakatan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Untuk itu, penulis melakukan Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Lowokwaru Malang, untuk mengetahui kausalitas dari kerusuhan Lembaga Pemasyarakatan serta upaya dan kendala dalam menanggulangi Kerusuhan Lembaga pemasyarakatan, yang dihubungkan dengan Peraturan perundang-undangan terkait dengan pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Kerusuhan Lembaga Pemasyarakatan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Lowokwaru Malang, lebih sering disebabkan karena masalah antar narapidana seperti hutang antar narapidana, yang kebanyakan kerusuhan Lembaga Pemasyarakatan ini dipicu oleh Narapidana yang masa Pidananya kurang dari satu tahun atau pidana pendek. Selain itu, dikelurakannya Peraturan Pemerintan Nomor 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak warga binaan Pemasyarakatan yang memperberat pemberian remisi bagi narapidana tertentu, memicu narapidana yang bersangkutan melakukan pemberontakan. Banyak upaya yang telah dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Lowokwaru Malang, yang salah satunya memaksimalkan pembinaan narapidana dan memaksimalkan keamanan lembaga Pemasyarakatan. Namun, berbagai upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Lowokwaru Malang, tebentur beberapa kendala, seperti kurangnya petugas Lembaga pemasyarakatan yang saat ini jumlah hunian Lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitas yang berbanding terbalik dengan jumlah petugas di Lembaga pemasyarakatan, serta terbatasnya alat komunikasi antar petugas di Lembaga Pemasyarakatan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH 19/14 Hap p
Uncontrolled Keywords: Pembinaan Narapidana, Kerusuhan Lembaga Pemasyarakatan
Subjects: K Law
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
M. LUTHFI HAPSORO, 031011097UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorSARWIRINI, DR. S.H., M.S.UNSPECIFIED
Depositing User: Dwi Marina
Date Deposited: 10 Feb 2014 12:00
Last Modified: 18 Jul 2017 16:34
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/12661
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item