PERLINDUNGAN HUKUM BAGI RAKYAT DALAM PENATAAN RUANG

DHIKA FERINDOS, 030810042 (2012) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI RAKYAT DALAM PENATAAN RUANG. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2012-ferindosdh-21767-3.abstr-i.pdf

Download (604kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s1-2012-ferindosdh-21767-1.FULLTEXT.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Ruang merupakan aspek yang sangat penting bagi kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Program pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah agar dapat berjalan dengan baik tidak bisa dilepaskan dari pemanfaatan ruang. Meningkatnya jumlah penduduk serta meningkatnya tingkat kebutuhan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan meningkatnya pemanfaatan ruang. Sementara ruang yang tersedia jumlahnya tetap, sehingga hal ini merupakan masalah yang harus diselesaikan bersama antara Pemerintah dengan dukungan seluruh rakyat. Pengelolaan tata ruang menjadi bertambah penting manakala tekanan terhadap penggunaan ruang yang semakin besar diakibatkan oleh perkembangan perekonomian yang semakin pesat dan disamping itu juga diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk, yang berimbas pada pertumbuhan kawasan perumahan dan permukiman. Oleh karena itu dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan penataan ruang yang diinginkan sesuai dengan yang dicita-citakan maka masyarakat harus mengetahui hak masyarakat dalam penataan ruang maupun kewajiban dalam penataan ruang. Oleh karena itu sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui perlindungan hukum apa yang disediakan bagi rakyat dalam penataan ruang. Perlindungan hukum bagi rakyat dalam penataan ruang dibedakan menjadi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif berupa peran masyarakat yang dapat dikelompokkan menjadi peran serta (inspraak) dan sarana dengar pendapat (the right to be heard). Bentuk perlindungan hukum represif terdiri dari perlindungan hukum represif atas suatu keputusan/ketetapan (beschikking) dan perlindungan hukum represif atas suatu peraturan (regeling).

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH 163/12 Fer p
Uncontrolled Keywords: perlindungan hukum
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
DHIKA FERINDOS, 030810042UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorUrip Santoso, Dr., SH., MHUNSPECIFIED
Depositing User: shiefti dyah alyusi
Date Deposited: 17 Dec 2012 12:00
Last Modified: 15 Aug 2016 05:00
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/12667
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item