DHITA PUTRI MASYITA, 031011240 (2014) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG DIPUTUSKAN HUBUNGAN KERJANYA KARENA MELAKUKAN KESALAHAN BERAT. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2014-masyitadhi-33838-6.abstr-c.pdf Download (176kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2014-masyitadhi-33838-1.FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Jumlah tenaga kerja yang tersedia di Indonesia tidak seimbang dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Sebagian besar tenaga kerja berpendidikan rendah atau tidak berpendidikan sama sekali. Mereka kebanyakan disebut unskillabour sehingga posisi yang ditawarkan adalah rendah. Mengakibatkan adanya Pemutusan Hubungan Kerja yaitu pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha sehingga ditetapkan di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Pemicu utama adanya pemutusan hubungan kerja disebabkan adanya perselisihan diantara pengusaha dan pekerja/buruh. Terjadinya perselisihan tidak diharapkan baik bagi pekerja maupun pengusaha karena dapat merugikan kedua belah pihak sehingga ditetapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Salah satu bentuk perlindungan hukum yang dibutuhkan oleh pekerja adalah kepastian hukum tentang adanya hak-hak normatif bagi pekerja yang diputus hubungan kerjanya karena pekerja/buruh melakukan kesalahan berat. Seseorang dikatakan telah terbukti melakukan perbuatan pidana apabila secara tegas telah diputuskan oleh hakim

Actions (login required)

View Item