PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI LINGKUNGAN PERBANKAN SYARIAH

Anis Setiawati, 030415964 (2008) PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI LINGKUNGAN PERBANKAN SYARIAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2008-setiawatia-9318-abstract-8.pdf

Download (347kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
12774.pdf
Restricted to Registered users only

Download (906kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Dalam memberikan fasilitas pembiayaan murabahah kepada nasabah, bank syariah mensyaratkan adanya jaminan yang harus diberikan oleh nasabah kepada bank syariah. Adanya persyaratan jaminan dalam fasilitas pembiayaan murabahah merupakan bentuk perlindungan bagi bank syariah selaku kreditor atas kepastian pelunasan utang nasabah debitor sekaligus sebagai wujud pelaksanaan atau penegakan terhadap prinsip kehati-hatian. Pada fasilitas pembiayaan murabahah untuk keperluan pemilikan rumah umumnya digunakan lembaga jaminan hak tanggungan. Adapun dasar pemikiran penggunaan hak tanggungan dalam penyaluran pembiayaan murabahah di lingkungan bank syariah yaitu karena yang menjadi obyek jual beli pada fasilitas pembiayaan murabahah adalah tanah berikut rumah yang berada di atasnya. Adanya perubahan terhadap kompetensi pengadilan agama berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006, menjadikan pengadilan agama mempunyai kewenangan yang semakin luas hingga lingkup/bidang ekonomi syariah. Oleh karena itu pengadilan agama jugs berwenang untuk menangani dan menyelesaikan sengketa yang ter adi di lingkungan perbankan syariah, termasuk sengketa pembiayaan murabahah yang dijamin dengan hak tanggungan. Apabila terhadap sengketa pembiayaan murabahah yang dijamin dengan hak tanggungan akan dilakukan eksekusi terhadap obyek jaminan, dalam hal ini eksekusi berdasarkan titel eksekutorial, maka penetapan eksekusi fat eksekusi) terhadap objek jaminan dapat diperoleh dari Pengadilan Agama, tidak perlu memperoleh fiat eksekusi dari Pengadilan Negeri. Dengan dimilikinya kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah (yang terdiri dari sebelas kegiatan usaha), termasuk memberikan penetapan dan melaksanakan eksekusi atas putusan atau penetapannya sendiri melalui lembaga jurusita maupun eksekusi terhadap obyek jaminan maka pengadilan agama telah menunjukkan independensinya secara utuh untuk menyelesaikan semua permasalahan yang muncul pada kegiatan usaha yang berbasis ekonomi syariah. Dengan demikian maka penyelesaian sengketa akan menjadi lebih efektif dan efisien karena dapat ditangani oleh satu lembaga.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH 94/08 Set p
Uncontrolled Keywords: MURABAHAH, SYARIAH BANKING
Subjects: H Social Sciences > HG Finance > HG1-9999 Finance > HG1501-3550 Banking
K Law > KB Religious law in general
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
Anis Setiawati, 030415964UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorMoch. Isnaeni, Prof. Dr., SH.MSUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Shela Erlangga Putri
Date Deposited: 18 Dec 2008 12:00
Last Modified: 07 Jun 2017 18:21
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/12774
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item