HAK TANGGUNGAN SEBAGAI JAMINAN KREDIT PADA USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM)

Nadia Pradipta Zahrah, 030415899 (2008) HAK TANGGUNGAN SEBAGAI JAMINAN KREDIT PADA USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2008-zahrahnadi-9444-abstrak-8.pdf

Download (327kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
12781.pdf
Restricted to Registered users only

Download (914kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Karakteristik kredit pada sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebenarnya sama dengan karakteristik kredit pada umumnya, yang meliputi kredit produktif dan juga kredit modal kerja. Kedua jenis kredit tersebut dapat diberikan Bank kepada pelaku UKM, karena memang pelaku UKM sangat membutuhkan kedua jenis kredit tersebut, yaitu selain dibutuhkan untuk memperluas usahanya, mereka juga membutuhkan kredit tersebut untuk menambah modal usahanya agar usaha mereka dapat terus berkembang dan juga dapat bersaing dengan pelaku usaha yang lain. Namun, karakteristik yang paling membedakan antara sektor UKM dengan sektor lainnya adalah sektor UKM memiliki perputaran usaha (turn over) yang umumnya tinggi, selain itu sektor ini memiliki risiko kredit macetnya paling rendah, dan juga sektor ini tidak terpengaruh dengan rate suku bunga Bank. Bentuk perlindungan terhadap Bank sebagai pemberi kredit Usaha Kecil dan Menengah (UKM) seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Perbankan yaitu adanya pemberian jaminan dari Debitor guna menjamin kepastian pelunasan utang jika dikemudian hari Debitor wanprestasi, atau dengan kata lain jaminan ini merupakan alat pengaman yang dimiliki Bank atas resiko yang akan mungkin muncul dikemudian hari. Perlindungan terhadap Bank apabila Debitor wanprestasi dikaitkan dengan pemberian hak tanggungan yaitu adanya bentuk eksekusi yang disederhanakan karena tidak mengikuti ketentuan hukum acara yang disebut hak parate eksekusi. Bentuk parate eksekusi ini adalah bentuk pelaksanaan lelang terhadap obyek hak tanggungan yang tidak memerlukan putusan Pengadilan, tetapi dapat dilakukan langsung dengan bantuan Kantor Lelang Negara. Tetapi berdasarkan putusan Mahkamah Agung Rl Nomor 1520.K/Pdt/1984 tertanggal 17 Mei 1986, Kantor Lelang Negara tetap memerlukan penetapan Pengadilan untuk melakukan eksekusi.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH 153 08 Zah h
Uncontrolled Keywords: ASSURANCE, CREDIT, UKM
Subjects: H Social Sciences > HG Finance > HG1-9999 Finance
H Social Sciences > HG Finance > HG1-9999 Finance > HG1501-3550 Banking > HG1641-1643 Bank loans. Bank credit. Commercial loans
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsNIM
Nadia Pradipta Zahrah, 030415899UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN / NIDK
Thesis advisorTrisadini P. Usanti, , SH., MH.UNSPECIFIED
Depositing User: Nn Shela Erlangga Putri
Date Deposited: 22 Dec 2008 12:00
Last Modified: 07 Jun 2017 18:56
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/12781
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item