TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA TERHADAP PERBUATAN MELANGGAR HUKUM DALAM PERIKLANAN PRODUK ROKOK

ADITYA INDRADI SETIAWAN, 039914953 (2005) TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA TERHADAP PERBUATAN MELANGGAR HUKUM DALAM PERIKLANAN PRODUK ROKOK. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2006-setiawanad-1226-fh1720-k.pdf

Download (269kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
12822.pdf
Restricted to Registered users only

Download (833kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

a. Pelanggaran Norma yang dilakukan pelaku usaha dalam periklanan produk rokok merupakan pelanggaran terhadap UU No. 8 Tahun 1999 atau UUPK serta lebih rinci lagi yaitu pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan rokok Bagi kesehatan; b. Jenis norma yang dilanggar oleh pelaku usaha dalam periklanan rokok sebagaimana diatur dalam PP No. 19 Tahun 2003 meliputi 2 jenis pelanggaran, yaitu: • Pelanggaran terhadap ketentuan jam tayang iklan rokok (pelanggaran terhadap ketentuan pasal 16 ayat (3) PP No. 19 Tabun 2003); • Pelanggaran terhadap substansi iklan rokok (pelanggaran terhadap ketentuan pasal 17 PP No. 19 tahun 2003) yang meliputi : 1.Merangsang atau menyarankan orang untuk merokok; 2.Memperagakan dalam bentuk gambar, tulisan atau gabungan keduanya bungkus rokok, rokok atau orang yang sedang merokok; 3.Ditujukan atau menampilkan dalambentuk gambar atau tulisan atau gabungan keduanya anak, remaja atau wanita hamil; 4.Mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah rokok; 5.Bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. c. Pelaku Usaha yang bertanggung gugat terhadap perbuatan melanggar hukum tersebut selain perusahaan rokok, juga media masa yang menyiarkan iklan beserta biro iklan yang memproduksi iklan tersebut. 2. a. Upaya Hukum terhadap pelanggaran norma tersebut dapat melalui proses non litigasi maupun litigasi; b. Upaya hukum melalui proses non litigasi berdasarkan ketentuan UUPK dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) oleh konsumen perorangan; c. Upaya hukum melalui proses litigasi terhadap pelanggaran norma tersebut dalam praktek umum dilakukan melalui suatu gugatan actio popularis atau gugatan untuk kepentingan umum yang meliputi 2 jenis yaitu : 1. gugatan perwakilan kelompok (gugatan class action); 2. gugatan legal standing lembaga swadaya masyarakat.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH. 172 /06 Set t
Uncontrolled Keywords: CONSUMER PROTECTION � LAW AND LEGISLATION
Subjects: H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare > HV1-9960 Social pathology. Social and public welfare. Criminology > HV7231-9960 Criminal justice administration
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
ADITYA INDRADI SETIAWAN, 039914953UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorBAMBANG SUGENG ARIADI S, SH., MH.UNSPECIFIED
Depositing User: Tn Hatra Iswara
Date Deposited: 23 May 2006 12:00
Last Modified: 07 Jun 2017 21:47
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/12822
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item