SANJAYA, RIZA, NIM. 030211432 U (2007) KOMISI KONSTITUSI DI INDONESIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2007-sanjayariz-4753-fh1840-k.pdf Download (380kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2007-sanjayariz-4753-fh18407.pdf Restricted to Registered users only Download (506kB) | Request a copy

Abstract

Perlunya dibentuk suatu komisi konstitusi yang bertugas merumuskan rancangan UUD baru, sehingga masyarakat percaya bahwa konstitusi mereka ditangani sebuah lembaga yang independen mampu dan berpengalaman menyusun dan atau merubah konstitusi yang berhasil dan berdaya guna bagi seluruh rakyat Indonesia. Belajar dari pengalaman diberbagai negara ketentuan mengenai komisi konstitusi perlu ditambahkan ke dalam rumusan UUD 1945 pasal 37 sebagai bagian dari ketentuan mengenai prosedur dan mekanisme perubahan UUD di masa-masa mendatang. Hal ini penting karena: pertama, setiap usul perubahan harus disiapkan dengan sebaik-baiknya dengan dukungan data-data dan konsep akademis yang menyeluruh. Kedua, perlu sosialisasi secara luas untuk mengundang partisipasi publik, dan apabila menyangkut hal-hal yang mendasar dan sensitif bilamana perlu lewat referendum. Komisi konstitusi adalah kepanjangan tanan MPR keputusan final tetap pada MPR sesuai pasal 37 ayat (4). Hasil-hasil kajian yang dilakukan komisi konstitusi merupakan suatu perubahan yang sangat besar dalam proses demokratisasi di Indonesia, namun ada beberapa hal yang dapat saya sampaikan disini adalah: Mengenai hasil tinjauan dan kajian komisi konstitusi tentang perubahan UUD 1945 bukan sepenuhnya hasil yang akan disahkan oleh MPR. Oleh karena itu komisi konstitusi harus mempunyai kekuatan hukum yang kuat agar lembaga ini menjadi lembaga independen yaitu lembaga yang tidak bertanggungjawab pada siapapun. Peran serta masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mereformasi konstitusi belum sepenuhnya dapat direalisasikan, hal ini didasarkan pada kesadaran masyarakat yang bersikap apatis dan kurangnya pengetahuan mengenai system ketatanegaraan, oleh karena itu dalam melakukan kajian perubahan UUD1945 komisi konstitusi perlu diberikan waktu yang agak lama dalam merumuskan suatu konstitusi yang lebih demokratis. Dari sisi kapasitas dan pengalaman, kita harus menerima realitas bahwa bangsa ini secara kolektif tidak punya pengalaman melakukan sebuah proses perubahan konstitusi yang terencana, sistematis dan damai. Para ahli tatanegara dan pemikir yang diharapkan akan memberikan kontribusi dalam proses ini pun perannya cenderung minimal. Dari kombinasi antara kurangnya pengalaman dan keahliannya, dengan kepentingan kelompok yang melekat telah menyebabkan mutu hasil perubahan yang diperoleh bukan saja kurang maksimal tetapi telah menyimpang dari bagaimana seharusnya suatu perubahan itu dilakukan termasuk terjadinya penyimpangan terhadap lima kesepakatan fraksi. Untuk mengatasi keadaan diatas yang merupakan wujud sebagai akibat dari kelemahan proses amandemen, dirasa perlu membentuk komisi konstitusi yang beranggotakan tidak saja individu yang memiliki keahlian, wawasan dan kearifan, tetapi juga yang bebas dari kepentingan politik tertentu agar proses yang berlangsung menjadi jernih, obyektif dan berorientasi pada masa depan bangsa dalam jangka waktu panjang guna menyempurnakan hasil perubahan pertama, kedua, ketiga dan keempat UUD 1945.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	KKB KK-2 FH. 184/07 San k
Uncontrolled Keywords:	CONSTITUTIONS LAW - INDONESIA
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3154-3370 Constitutional law > K3184-3188 Form and structure of government
Divisions:	03. Fakultas Hukum
Creators:	Creators NIM SANJAYA, RIZA, NIM. 030211432 U UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK UNSPECIFIED Sukardi, SH., MH. UNSPECIFIED
Depositing User:	Sulistiorini
Date Deposited:	14 Jun 2007 12:00
Last Modified:	08 Jun 2017 17:57
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/12835
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item