Arif, Miftakhul, NIM. 030315664 (2008) PEMBAYARAN GANTI RUGI PADA ASURANSI HURU-HARA (Studi Kasus pada PT. Asuransi Kerugian Jasindo cabang Surabaya). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2008-arifmiftak-8359-fh2960-k.pdf Download (337kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2008-arifmiftak-8008-fh2960-p.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Dari hasil pembahasan dalam bab-bab terdahulu, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut Asuransi huru-hara pada PT. Asuransi Kerugian Jasindo Cabang Surabaya merupakan asuransi yang tidak dapat berdiri sendiri tetapi secara teoritis dimungkinkan untuk berdiri sendiri. Asuransi huru-hara pada kenyataanya di lapangan mempunyai asuransi pokok atau asuransi induknya. Asuransi huru¬hara merupakan perluasan jaminan daripada asuransi induknya, dimana apabila terjadi perluasan jaminan terhadap resiko huru-hara terdapat tambahan endorsemen yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dengan polis asuransi induknya. Sedangkan syarat-syarat dan ketentuan yang terdapat pada polis asuransi induk tetap berlaku dengan ditambah syarat-syarat dan ketentuan yang terdapat pada endorsemen huru-hara. Mengenai pelaksanaan klaim asuransi huru-hara ini mengacu pada pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa, "semua perjanjian yang dibuat secara syah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, para pihak dapat mengatur apapun dalam kontrak tersebut sebatas yang tidak dilarang oleh undang-undang, yurisprudensi dan kepatutan". Jadi mengenai pelaksanaan klaim asuransi huru-hara ini mengacu pada polis asuransi dan endorsemen huru-hara. Dimana pelaksanaan klaim asuransi huru-hara ini mengikuti ketentuan pelaksanaan klaim asuransi pokonya, dan hanya pada hal-hal tertentu yang diatur oleh endorsemen huru¬hara saja yang membedakan. Seperti pada klausula tentang klaim atau resiko sendiri dan klausula administrasi barang dagangan/stok. Hambatan yang ada dalam pelaksanaan perjanjian asuransi huru-hara ini adalah dalam hal mencari kesepakatan dalam ganti rugi, karena biasanya terjadi salah penafsiran oleh tertanggung mengenai isi polis. Selain itu apabila tidak ada kata sepakat dalam hal ganti rugi sesuai kenyataan di lapangan yang berwenang untuk menyelesaikan bukan pengadilan melainkan arbitrase. Sedangkan didaerah tidak terdapat arbitrase yang ada arbitrase hanya di pusat saja yaitu di Jakarta. Namun secara teontis perselisihan itu dapat diselesaikan melalui pengadilan.

Actions (login required)

View Item