BENTUK PEROLEHAN TANAH DENGAN SISTEM PEMBAYARAN BERTAHAP OLEH PT. MINARAK LAPINDO JAYA

Wicaksono, Dimas Setio, NIM. 030415902 (2008) BENTUK PEROLEHAN TANAH DENGAN SISTEM PEMBAYARAN BERTAHAP OLEH PT. MINARAK LAPINDO JAYA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2008-wicaksonod-8369-fh3000-k.pdf

Download (335kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s1-2008-wicaksonod-8012-fh3000-b.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Adapun kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang telah penulis uraikan, adalah : Perpres nomor 14 Tahun 2007 merupakan aturan yang dibentuk untuk menyelesaikan masalah lumpur Lapindo, namun aturan Pasal 15 tersebut menyimpangi aturan-aturan yang berlaku bahkan aturan yang ada di atasnya menurut tata urutan perundang-undangan sehingga tidak sesuai dengan asas Lex superior derogate legi inferior. Jual beli disini adalah jual beli tanah warga dengan PT. Minarak Lapindo Jaya (PT. MLJ), data menunjukkan bahwa sebagian besar lahan warga dalam peta terdampak bersertipikat Hak Milik sedangkan PT. MLJ merupakan Badan Hukum dimana menurut UUPA, badan hukum bukan termasuk subjek Hak Milik, maka menurut Perpres 65 Tahun 2006 mekanisme yang dapat ditempuh untuk pengadaan tanahnya adalah dengan cara pelepasan, intinya perolehan lahan warga dalam area peta terdampak harusnya dilakukan bukan dengan cara jual beli seperti yang tercantum dalam Perpres No. 14 Tahun 2007. Upaya awal berupa mediasi telah dilakukan oleh beberapa tokoh, namun upaya yang mengkedepankan itikat baik para pihak tersebut tidak berhasil karena benturan kepentingan pada kedua belah pihak. Lanjutnya upaya uji materiil sebagai upaya untuk melindungi kepentingan rakyat juga gagal karena Mahkamah Agung dalam hal ini bertindak sebagai penguji tidak menemukan kesalahan dalam perpres tersebut. Upaya terakhir yang dapat digunakan warga adalah mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri, hal tersebut dapat saja terjadi jika PT. Minarak Lapindo Jaya ternyata melampaui waktu pelunasan seperti yang dituliskan dalam perpres BPLS yaitu dua tahun.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH 300/08 Wic b
Uncontrolled Keywords: LAND REFORM � LAW AND LEGISLATION
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD101-1395.5 Land use Land tenure
K Law
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
Wicaksono, Dimas Setio, NIM. 030415902UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorEman Ramelan, Dr., SH., MSUNSPECIFIED
Depositing User: Sulistiorini
Date Deposited: 25 Nov 2008 12:00
Last Modified: 11 Jun 2017 20:12
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/12881
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item