PERANAN PARTAI POLITIK DAN GOLONGAN KARYA DALAM PEMILIHAN UMUM

GUNAWAN, BAMBANG, NIM. 038010799 (2013) PERANAN PARTAI POLITIK DAN GOLONGAN KARYA DALAM PEMILIHAN UMUM. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2013-gunawanbam-28773-8.-bab-iv.pdf

Download (173kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
KKB KK-2 Tat 85-86 Gun p.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa : Kita semua telah meyakini kebenaran dan legalitas UUD 1945 sebagai landasan konstitusional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara atas nama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mekanisme Sistem Pemerintahan Demokrasi Konstitusional sebagaimana yang telah digariskan oleh UUD 1945, menyatakan bahwa pemerintahan harus berganti setiap lima tahun sekali atau yang dikenal dengan Mekanisme Lima Tahunan (Pembukaan UUD 1945 dan pasal 1 ayat 2 jo pasal 7 UUD 1945), yang realisasinya melalui proses Pemilu sebagai perwujudan dianutnya asas kedaulatan rakyat. Sesungguhnyalah penyelenggaraan negara itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat yang dimanifestasikan melalui mekanisme permusyawaratan/perwakilan. MPR.RI telah mengamanatkan bahwa Pemilu diselenggarakan oleh Presiden/Mandataris MPR cq pemerintah dengan mengikutsertakan unsur-unsur partai politik dan golongan karya dalam kegiatan pelaksanaan dan pengawasan dari tingkat pusat hingga daerah, dalam proses Pemilu. Mengkaitkan hal ini dengan mekanisme system pemerintahan menurut UUD 1945, maka kelihatan bahwa pemerintah tidak pernah berganti atau mekanisme lima tahunan itu tidak pernah ada, karena bukankah ia berperan sebagai penyelenggara Pemilu. Dalam konteks yang demikian maka Pemilu hanya berfungsi sebagai legitimasi atas berkuasanya suatu pemerintahan (rejim), dan berfungsi sebagai bukti keikut-sertaan anggota masyarakat dalam pemerintahan. Akibatnya Pemilu tersebut hanya merupakan proses pemberian dukungan pada pemerintahan yang ada, tanpa memberikan kemungkinan untuk tampilnya suatu pemerintahan yang baru, atau dengan kata lain Pemilu hanya berkaitan dengan pemberian dukungan kepada pemerintahan yang ada. Dalam proses Pemilu yang demikian ini, maka peranan partai politik dan golongan karya dalam Pemilu hanyalah sekedar mengukuhkan dan memberi dukungan pada kekuasaan yang telah ada. Dari hipotesa diatas dapat disimpulkan bahwa peranan partai politik dan golongan karya jelas tidak akan bisa menyamai apalagi melebihi peranan pemerintah, dalam proses Pemilu. Akibatnya adalah beralasan jika unsur organisasi kekuatan sosial politik, tidak dimungkinkan duduk dalam Dewan Pimpinan LPU. Tetapi secara keseluruhan peranan partai politik dan golongan karya dalam Pemilu yang akan datang, mengalami banyak kemajuan jika dibandingkan dengan peranannya dalam Pemilu sebelumya, bukankah perkembangan demorasi itu cenderung setahap demi setahap ? Berkaitan dengan tidak didudukkannya unsur-unsur organisasi kekuatan sosial politik dalam PANTARLIH dan KPPS, maka alasan yang diberikan oleh pemerintah adalah tidak bisa diterima sama sekali, Bukankah seharusnya keterlibatan organisasi kekuatan sosial politik dalam PANTARLIH dan KPPS itu sudah diatur pada waktu pemerintah berargumentasi bahwa peningkatan peranan partai politik dan golongan karya itu hanya dalam ‘status hukum’-nya, yaitu pada waktu pembahasan RUU dari UU No.2 Th.1980 (LN Th.1980 N0.24) tentang UU Pemilu. Tetapi mengapa sampai UU tersebut diubah lagi dengan UU No.l Th.1985 (LN Th.1985 No.l) tentang UU Pemilu kalangan pemerintah juga masih merasa keberatan melibatkan organisasi kekuatan sosial politik dalam PANTARLIH dan KPPS? Pengaturan tentang organisasi kekuatan politik sebagai peserta Pemilu masih terdapat adanya dualisme, menurut Tap.MPR.RI No .III/MPR/1983 tentang Pemilu ditetapkan bahwa peserta Pemilu adalah tiga organisasi kekuatan sosial politik yaitu PPP, GOLKAR, dan PDI, sedangkan menurut UU Pemilu dirumuskan bahwa peserta Pemilu adalah tiga organisasi kekuatan sosial politik yaitu PPP, GOLKAR, dan PDI, dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dengan melalui lembaga pengangkatan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 Tat 85-86 Gun p
Uncontrolled Keywords: PARTAI POLITIK; PEMILIHAN UMUM
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3154-3370 Constitutional law > K3289-3367 Organs of government > K3290-3304 The people. Election law
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
GUNAWAN, BAMBANG, NIM. 038010799UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorPhilipus Mandiri Hadjon, Dr., S.H.UNSPECIFIED
Depositing User: Sulistiorini
Date Deposited: 09 Jul 2013 12:00
Last Modified: 10 Aug 2016 05:03
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/12888
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item