PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINIDAK PIDANA SUBVERSI MENURUT UU NO. 11/PNPS/1963 (SUATU TINJAUAN)

SETIOWATI, NIM. 038010853 (2013) PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINIDAK PIDANA SUBVERSI MENURUT UU NO. 11/PNPS/1963 (SUATU TINJAUAN). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2013-setiowati-28775-9.-bab-v.pdf

Download (128kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
KKB KK-2 Pid 447-86 Set p.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa : Untuk memudahkan pemahaman pengertian isi tulisan ini , secara ringkasan akan saya uraikan kembali materi per bab yang ada di bawali ini . Setelah KUHAP dinyatakan resmi berlaku pada tanggal 31 Desember 1981 sebagai podoman dalam tata cara beracara dipersidangan ternyatn cukup membawa perubahan di bidang hukum, khusus peranan dan fungsi aparat penegak hukum yang terdiri dari Polri, Jaksa, Hakim dan Pengacara dipertegas kembali begitu juga hak-hak terdakwa lebih diperhatikan kembali. Polisi menurut KUHAP dinyatakan sebagai penyidik tunggal dalam perkara pidana untuk melakukan penyidikan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) KUHAP. Untuk tindak pidana khusus/tertentu polisi tidak lagi sebagai penyidik tunggal dalam melaksanakan penyidikan ketentuan yang mengaturnya adalah pasal 284 ayat (2) Aturan Peralihan KUHAP serta PP No. 27 tahun 1981 di dalam pasal 17 menyebutkan untuk tindak pidana tertentu/ Khusus sebagai penyidik adalah jaksa dan pejabat yang berwenang lainnya berdasarlcan undang-undang. Beralihnya penyidikan kepada pihak Kejaksaan ataupun pada pejabat lain yang berwenang menurut hormat saya, mengingat perkara subversi bentuk dan tujuan perbuatan tersebut adalah menyangkut mengenai keamanan Negara di mana dalam mencapai tujuan perbuatan menggunakan cara-cara yang sulit untuk diketahui secara tepat dari perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu perlu adanya suatu peraturan yang mengatur secara tersendiri baik isinya maupun yang mengatur tata cara penanganannya lebih khusus dari pada menangani perkara biasa. Penyidikan dan penuntutan pada perkara subversi sesuai dengan sifat perkaranya seperti saya uraikan di atas terpaksa melibatkan instanai penegak hokum selain yang diberi kewenangan KUHAP, di dalam praktek menurut pengamatan saya dan pendapat masyarakat pada umumnya mengatakan, bahwa peranan LAKSUSDA sebagai penyidik lebih menonjol dari pada instansi Kepolisian dan Kejaksaan yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 Pid 447-86 Set p
Uncontrolled Keywords: TINDAK PIDANA SUBVERSI
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3440-3460 Civil service. Government officials and employees
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K5000-5582 Criminal law and procedure > K5015.4-5350 Criminal law
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
SETIOWATI, NIM. 038010853UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorHARJONO MINTAROEM, S.H.UNSPECIFIED
Depositing User: Sulistiorini
Date Deposited: 09 Jul 2013 12:00
Last Modified: 10 Aug 2016 06:08
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/12890
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item