KEGIATAN EKSPEDISI MUATAN KAPAL LAUT DAN KAITANNYA DENGAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 1985

HARISTIANI, ARUM, NIM. 038211372 (2013) KEGIATAN EKSPEDISI MUATAN KAPAL LAUT DAN KAITANNYA DENGAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 1985. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2013-haristiani-28804-9.-bab-v.pdf

Download (110kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
KKB KK-2 Per 939-87 Har k.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa : 1. Ekspedisi Muatan Kapal Laut yang merupakan perusahaan jasa adalah kegiatan dari perusahaan yang mengatur tentang pengurusan dokumen-dokumen dan pekerjaan yang menyangkut menerima atau penyerahan muatan yang diangkut melalui lautan untuk diserahkan atau diterima dari perusahaan pelayaran untuk kepentingan pemilik barang. Jadi perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut adalah perusahaan yang bidang usahanya secara khusus adalah dalam bidang Ekspedisi Muatan Kapal Laut. 2. Adanya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1985 yang dimaksudkan untuk meningkatkan arus barang di pelabuhan tersebut mempunyai dampak-dampak, diantaranya adalah merosotnya kegiatan EMKL sangat tajam, bahkan dikhawatirkan bisa mematikan didalam usaha EMKL. 3. Bahwa tidak semua EMKL mempunyai kemampuan sebagaimana yang disyaratkan oleh aturan yang sudah berlaku dan sebagian besar diantaranya EMKL hanya bekerja sebagai perantara saja tanpa usaha meningkatkan mutu jasa pelayanannya, apalagi memperluas pemasaran. Oleh sebab itu dengan Inpres no. 4/1985 yang membatasi ruang gerak dari EMKL, EMKL-EMKL yang sudah terlanjur ada sangat memerlukan perhatian. 4. Pengurusan dokumen muatan dan ke pabeanan baik untuk barang-barang yang masuk maupun yang keluar, setiap perusahaan EMKL yang dipercaya oleh relasinya, terlebih dahulu harus meminta surat kuasa dari pemilik barang sebagai bukti bahwa EMKL yang bersangkutan yang diberi kepercayaan untuk mengurus pengeluaran ataupun pemasukan barang-barangnya. 5. Dengan adanya surat kuasa itu maka terjadilah hubungan hukum antara pihak yang memberi kuasa dengan yang menerima kuasa (pemilik barang dengan EMKL) yang mempunyai akibat-akibat hukum bagi kedua belah pihak. Akibat hukum yang berlaku bagi EMKL adalah EMKL harus melaksanakan kewajibannya dengan penuh tanggungjawab atas pengurusan barang-barang yang diserahkan padanya. Dilain pihak pemilik barang harus memenuhi kewajibannya juga yaitu melunasi segala biaya yang telah disetujui. 6. Permasalahan yang terjadi dalam pengurusan barang muatan adalah merupakan tanggungjawab pihak EMKL sebagai konsekwen atas surat kuasa yang diberikan oleh pihak pemilik barang kepada EMKL, Pihak EMKL tidak akan memperlambat proses penyelesaiannya, tetapi akan diselesaikan dengan cepat dengan membayar ganti rugi kepada pihak pemilik barang. Apalagi dengan berlakunya Inpres no. 4/1985, setiap perusahaan EMKL harus menjaga kepercayaan terhadap para langganannya agar tidak kehilangan relasinya.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 Per 939-87 Har k
Uncontrolled Keywords: EKSPEDISI
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1000-1395 Commercial law > K1150-1231 Maritime law > K1195-1223 Maritime social legislation
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
HARISTIANI, ARUM, NIM. 038211372UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorSAMSARI BOENTORO, S.H.UNSPECIFIED
Depositing User: Sulistiorini
Date Deposited: 09 Jul 2013 12:00
Last Modified: 10 Aug 2016 11:24
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/12901
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item