PROSEDUR PEMASUKAN/PENGELUARAN BARANG MELALUI PERUSAHAAN PENGANGKUTAN DENGAN KAPAL LAUT

R O S J I D I, A H M A D, NIM. 037306634 (2013) PROSEDUR PEMASUKAN/PENGELUARAN BARANG MELALUI PERUSAHAAN PENGANGKUTAN DENGAN KAPAL LAUT. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRACT)
gdlhub-gdl-s1-2013-rosjidiahm-28805-8.-bab-iv.pdf

Download (117kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
KKB KK-2 Per 938-87 Ros p.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Dalam penelitian, peneliti menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa : prosedur pengurusan pemasukan (impor) maupun pengeluaran barang (ekspor) melalui pelabuhan laut banyak mengalami pelbagai hambatan. Hambatan itu sendiri bukan disebabkan oleh lambatnya pihak Ekspedisi Kuatan Kapal laut (EMKL) dalam menangani proses pemasukan maupun pengeluaran barang melalui laut , tetapi disebabkan oleh karena kurang efektifnya perangkat aturan hukum yang ada sehingga akibatnya dapat menciptakan birokrasi yang ber belit-belit dalam pengurusan dokumen-dokumen di lingkungan aparat pelabuhan. Keadaan yang demikian dapat saya buktikan, yaitu banyaknya pos-pos yang harus dilalui dalam rangka menangani proses pemasukan maupun pengeluaran barang melalui pelabuhan laut. Hal ini bukannya mendorong perkembangan produksi dalam negeri , terutama ekspor non migas, tetapi justru mendorong terciptanya biaya ekonomi tinggi sehingga akibatnya dapat rnenghambat lajunya pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Dalam pada itu, menurut pengamatan saya ada kecenderungan semakin menurunnya kuantitas kapal-kapal asing yang hendak berlabuh atau berniaga di pelabuhan-pelabuhan Indonesia. Hal in i disebabkan karena tingginya biaya tambang yang harus dikeluarkan oleh pihak Maskapai Pelayaran asing kepada aparat pelabuhan pada masa itu sehingga mereka merasa enggan untuk berlabuh di pelabuhan-pelabuhan Indonesia. Kebijaksanaan pemerintah yang dicanangkan di dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1985, menciptakan suasana baru bagi masyarakat yaitu terciptanya kelancaran arus lintas barang melalui pelabuhan laut sehingga akibatnya dapat mendorong meningkatnya produktivitas nasional secara efektif. Hal ini antara lain disebabkan karena setiap kegiatan pengeluaran barang (ekspor) tidak perlu lagi diadakan pemeriksaan pabean, kecuali apabila kegiatan pengeluaran barang (ekspor) tersebut terkena larang ekspor atau pengendalian, terkena Pajak Ekspor (PE) atau Pajak Ekspor Tambahan (PET) yang pajaknya tidak dibayar dengan sebenarnya, atau barang ekspor tersebut memperoleh Sertifikat Ekspor (SE). Akibat yang ditimbulkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1985 ini luas sekali , tetapi yang jelas adalah prosedur pemasukan maupun pengeluaran barang melalui laut ini dapat berlangsung dengan tertib dan lancar, disamping itu dapat menekan terjadinya biaya ekonomi tinggi dalam rangka melakukan kegiatan,pemasukan maupun pengeluaran barang melalui pelabuhan laut sehingga barang produksi dalam negeri kita mampu bersaing di pasaran luar negeri .

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 Per 938-87 Ros p
Uncontrolled Keywords: PEMASUKAN; PENGELUARAN BARANG
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1000-1395 Commercial law > K1150-1231 Maritime law > K1195-1223 Maritime social legislation
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
R O S J I D I, A H M A D, NIM. 037306634UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorSAMZARI BOENTORO, S.H.UNSPECIFIED
Depositing User: Sulistiorini
Date Deposited: 09 Jul 2013 12:00
Last Modified: 10 Aug 2016 11:22
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/12902
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item