R O S J I D I, A H M A D, NIM. 037306634 (2013) PROSEDUR PEMASUKAN/PENGELUARAN BARANG MELALUI PERUSAHAAN PENGANGKUTAN DENGAN KAPAL LAUT. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRACT) gdlhub-gdl-s1-2013-rosjidiahm-28805-8.-bab-iv.pdf Download (117kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) KKB KK-2 Per 938-87 Ros p.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Dalam penelitian, peneliti menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa : prosedur pengurusan pemasukan (impor) maupun pengeluaran barang (ekspor) melalui pelabuhan laut banyak mengalami pelbagai hambatan. Hambatan itu sendiri bukan disebabkan oleh lambatnya pihak Ekspedisi Kuatan Kapal laut (EMKL) dalam menangani proses pemasukan maupun pengeluaran barang melalui laut , tetapi disebabkan oleh karena kurang efektifnya perangkat aturan hukum yang ada sehingga akibatnya dapat menciptakan birokrasi yang ber belit-belit dalam pengurusan dokumen-dokumen di lingkungan aparat pelabuhan. Keadaan yang demikian dapat saya buktikan, yaitu banyaknya pos-pos yang harus dilalui dalam rangka menangani proses pemasukan maupun pengeluaran barang melalui pelabuhan laut. Hal ini bukannya mendorong perkembangan produksi dalam negeri , terutama ekspor non migas, tetapi justru mendorong terciptanya biaya ekonomi tinggi sehingga akibatnya dapat rnenghambat lajunya pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Dalam pada itu, menurut pengamatan saya ada kecenderungan semakin menurunnya kuantitas kapal-kapal asing yang hendak berlabuh atau berniaga di pelabuhan-pelabuhan Indonesia. Hal in i disebabkan karena tingginya biaya tambang yang harus dikeluarkan oleh pihak Maskapai Pelayaran asing kepada aparat pelabuhan pada masa itu sehingga mereka merasa enggan untuk berlabuh di pelabuhan-pelabuhan Indonesia. Kebijaksanaan pemerintah yang dicanangkan di dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1985, menciptakan suasana baru bagi masyarakat yaitu terciptanya kelancaran arus lintas barang melalui pelabuhan laut sehingga akibatnya dapat mendorong meningkatnya produktivitas nasional secara efektif. Hal ini antara lain disebabkan karena setiap kegiatan pengeluaran barang (ekspor) tidak perlu lagi diadakan pemeriksaan pabean, kecuali apabila kegiatan pengeluaran barang (ekspor) tersebut terkena larang ekspor atau pengendalian, terkena Pajak Ekspor (PE) atau Pajak Ekspor Tambahan (PET) yang pajaknya tidak dibayar dengan sebenarnya, atau barang ekspor tersebut memperoleh Sertifikat Ekspor (SE). Akibat yang ditimbulkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1985 ini luas sekali , tetapi yang jelas adalah prosedur pemasukan maupun pengeluaran barang melalui laut ini dapat berlangsung dengan tertib dan lancar, disamping itu dapat menekan terjadinya biaya ekonomi tinggi dalam rangka melakukan kegiatan,pemasukan maupun pengeluaran barang melalui pelabuhan laut sehingga barang produksi dalam negeri kita mampu bersaing di pasaran luar negeri .

Actions (login required)

View Item