PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TERHADAP PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KOTAMADYA SURABAYA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

IBRAHIM, ANIS, NIM. 038211405 (2013) PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TERHADAP PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KOTAMADYA SURABAYA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2013-ibrahimani-25427-9.babv.pdf

Download (103kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
KKB%20KK-2%20Per%20907-86%20Ibr%20p.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa : Titik berat dan sekaligus tujuan diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 adalah untuk meningkatkan disiplin pegawai nEgeri sipil dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. Dengan disiplin yang demikian itu, maka setiap pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya. Keadaan ini akan dapat dijadikan cermin teladan yang baik bagi bawahannya maupun masyarakat. Pegawai negeri sipil yang akan melakukan perceraian harus memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Hal ini dimaksudkan sebagai tindakan preventif agar pegawai negeri sipil tidak berlaku sewenang-wenang dalam melakukan pcrceraian. Dengan demikian akan dapat menghapus citra buruk pada sementara pegawai negeri sipil yang mudah melakukan perceraian lalu kawin lagi. Apabila ditinjau dari hukum Islam, maka keberadaan izin perceraian merupakan suatu keharusan yang ditaati oleh pegawai negeri sipil yang beragama Islam. Hal ini didasarkan pada sumber hukum Islam Mashalih Mursalah (Iiaslahah Mursalah). Meski pun tidak ada satu pasal pun dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 19(33 yang menyebutkan tentang keterikatan hakim pengadilan agama dengan keberadaan izin perceraian dari pejabat, akan tetapi dengan pertimbangan Mashalih Mursalah para hakim tersebut menjadi terikat olehnya dalam memutus setiap perceraian pegawai negeri sipil. Dengan pertimbangan dasar hukum Istihsan, akibat perceraian dapat diterapkan pada pegawai negeri sipil yang melakukan perceraian. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah_Nomor 10 Tahun 1983 dalam rangka memperkecil jumlah perceraian pegawai negeri sipil di Kotamadya Surabaya dapat dikatakan berhasil, meski pun kadang kala frekuensi perceraian bertambah naik. Dengan deinikian dapat dikatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 membawa manfaat dalam rangka ikut serta menunjang kedisiplinan berumah tangga pegawai negeri sipil, karena dibandingkan dengan sebelum diundangkan peraturan tersebut, perceraian pegawai negeri sipil mengalami pefturunan setelah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 diundangkan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 Per 907-86 Ibr p
Uncontrolled Keywords: PEGAWAI NEGERI - UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3440-3460 Civil service. Government officials and employees
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
IBRAHIM, ANIS, NIM. 038211405UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorABDOEL MOETHOLIB, S.H.UNSPECIFIED
Depositing User: Sulistiorini
Date Deposited: 10 Jul 2013 12:00
Last Modified: 11 Jun 2017 20:15
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/12909
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item