SUATU TINJAUAN MENGENAI PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA SEBAGAI SALAH SATU PELAKSANA FUNGSI AGRARIA DI KABUPATEN LAMONGAN

PRATIWI, DWI ENDANG, NIM. 038111051 (2013) SUATU TINJAUAN MENGENAI PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA SEBAGAI SALAH SATU PELAKSANA FUNGSI AGRARIA DI KABUPATEN LAMONGAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2013-pratiwidwi-28850-9.-bab-v.pdf

Download (123kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
KKB KK-2 Per 898-86 Pra s.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa : a. Proyek Operasi Nasional Agraria merupakan program tahunan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri dalam rangka melaksanakan pensertipikatan tanah secara massal yang dititik beratkan bagi golongan ekonomi lemah; b. Timbulnya Prona tersebut,karena masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam bidang pertanahan sehingga mereka tidak mengetahui hak dan kewajibannya terhadap tanah yang dimilikinya,dan juga kuatnya tradisi mereka yang menyamakan petok D dengan sertifikat tanah; c. Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah melalui Prona Pemerintah telah mengeluarkan suatu kebijaksanaan yang berbentuk keputusan Menteri Dalam Negeri No.189 Tahun 1981 tentang Prona,yang bertujuan untuk member landasan hukum bagi pelaksanaan program Prona agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan lancer sesuai dengan yang dicita-citakan yaitu pemerataan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia; d. Prona merupakan proyek nasional yang dalam pelaksanaannya melibatkan beberapa Instansi Pemerintah dan juga masyarakat yang daerahnya terkena objek Prona, seperti dibeberapa desa di Kabupaten Lamongan dan Prona di Kabupaten Lamongan mendapat tanggapan yang cukup baik,disamping juga ada permasalahan yang timbul; e. Salah satu faktor penyebab timbulnya permasalahan dalam pelaksanaan program Prona, yaitu kurangnya kesadaran hukum dari warga masyarakat itu sendiri di samping dari petugas agraria yang mempunyai tugas ganda dalam pelaksanaan pendaftaran tanah secara massal dan juga melaksanakan pendaftaran tanah rutin yang menyebabkan pelaksanaan Prona sedikit terhambat; f. Tanah merupakan kebutuhan yang sangat vital, maka dalam pengurusannyapun tidak mudah,mulai dari permohonan pendaftaran hak atas tanah sampai keluarnya sertifikat tidak semudah yang dibayangkan karena masih harus dipenuhi beberapa persyaratan yang harus diperiksa secara teliti; g. Di lain pihak pelaksanaan Prona mendapat tanggapan yang positip dari seluruh lapisan mssyarakat sehingga tidak mengherankan jika permohonan sertifikat tanah yang diproses melalui Prona sangat melimpah yang membuat aparat pelaksana menjadi kewalahan, padahal petugasnya sangat terbatas.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 Per 898-86 Pra s
Uncontrolled Keywords: HUKUM AGRARIA
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD101-1395.5 Land use Land tenure
K Law
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Hukum Perdata
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
PRATIWI, DWI ENDANG, NIM. 038111051UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorSOEDALHAR, S.H.UNSPECIFIED
Depositing User: Sulistiorini
Date Deposited: 10 Jul 2013 12:00
Last Modified: 12 Aug 2016 01:31
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/12915
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item