PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Ahmad Radian, 030710219 (2011) PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2011-radianahma-18769-fh07-11-k.pdf

Download (614kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s1-2011-radianahma-15540-fh07-11-p.pdf
Restricted to Registered users only

Download (915kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Dari pembahasan yang ada di Bab II mengenai Kedudukan Badan Layanan Umum dan Bab III mengenai Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, penulis membuat kesimpulan sebagai berikut : 1. Bahwa penyelenggaran pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah saat ini masih dihadapkan pada berbagai permasalahan baik pada sistemnya maupun pada kualitas sumber daya manusia yang belum maksimal. Hal ini bisa dilihat dari berbagai pengaduan dari masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah. Keberadaan Badan Layanan Umum melalui penetapan instansi pemerintah yang memenuhi syarat substantif, teknis dan administratif, diharapkan mampu mengatasi hal tersebut. Akan tetapi, perubahan status instansi pemerintah yang menjadi Badan Layanan Umum tidak menempatkan instansi pemerintah tersebut sebagai kekayaan negara/daerah yang dipisahkan. Kedudukan instansi pemerintah yang ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum adalah tetap berada di bawah kementerian negara/lembaganya/pemerintah daerah dan tidak terpisah dari instansi induknya. Oleh karena itu, Badan Layanan Umum mempunyai kedudukan yang sama dengan instansi pemerintah yang lain 75 atau dengan kata lain, kedudukan instansi pemerintah yang menjadi Badan Layanan Umum tidak mengalami perubahan. 2. Bahwa Badan Layanan Umum merupakan wadah baru atau suatu alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat melalui penerapan manajemen keuangan berbasis pada hasil. Dalam pengelolaan keuangannya, Badan Layanan Umum mempunyai fleksibilitas-fleksibilitas sebagai pengecualian dari ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Adanya fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan tersebut telah membedakan Badan Layanan Umum dengan instansi pemerintah yang lain. Salah satu contoh fleksibilitas tersebut yaitu penggunaan pendapatan yang diperoleh Badan Layanan Umum secara langsung tanpa harus menyetorkannya terlebih dahulu ke rekening kas negara yang selama ini telah menjadi faktor penghambat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH 07/11 Rad p
Uncontrolled Keywords: LOCAL FINANCE-ACCOUNTING; GOVERNMENT POLICY
Subjects: K Law
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
Ahmad Radian, 030710219UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorEmanuel Sujatmoko,, S.H., M.S.UNSPECIFIED
Depositing User: Mr Bambang Husodo
Date Deposited: 18 May 2011 12:00
Last Modified: 22 Sep 2016 03:20
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/12945
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item