TANGGUNG GUGAT PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA ADAM AIR AKIBAT PENCABUTAN IZIN OPERASI

BAMBANG YUPITO, 030415921 (2009) TANGGUNG GUGAT PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA ADAM AIR AKIBAT PENCABUTAN IZIN OPERASI. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img] Text (FULLTEXT)
download.php_id=gdlhub-gdl-s1-2009-yupitobamb-9825&no=1
Restricted to Registered users only

Download (1kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Pelayanan dalam pengangkutan udara harus dilaksanakan sebaik-baiknya, dengan tarif angkutan yang murah tidak serta merta dapat mengabaikan keselamatan penerbangan yang berdampak merugikan semua pihak. Segala bentuk tanggung jawab pengangkut maupun penumpang berdasarkan UUPK dan UU Penerbangan harus dilaksanakan semaksimal mungkin. Seharusnya pemberian ganti rugi dilakukan dengan cara memberikan penggantian jasa yang sejenis atau setara nilainya sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat 2 UUPK. Hal ini disebabkan bahwa dengan ganti rugi berupa pengembalian uang tiket pesawat, konsumen tidak bisa mendapatkan jasa angkutan udara untuk tujuan yang sama dengan harga yang sama sebesar jumlah pengembalian tiket pesawat. Selain itu Pemerintah selaku regulator dalam pemberian izin usaha angkutan udara harus melakukan pengawasan secara berkelanjutan terkait dengan standar pelaksanaan keselamatan penerbangan. Perjanjian keagenan adalah salah satu bentuk perjanjian tak bernama yang belum diatur secara khusus dalam BW, sehingga penerapannya dalam masyarakat masih kurang. Perjanjian keagenan antara perusahaan angkutan udara dengan agen perjalanan yang mencantumkan hak dan kewajiban para pihak secara jelas terutama dalam hal pembayaran harus menjadi satu hal yang wajib di bentuk terlebih dahulu antara agen perjalanan dengan perusahaan pengangkutan. Cara pembayaran antara perusahaan angkutan udara dan agen perjalanan dengan cara sistem deposit yang telah dilakukan selama ini harus diganti dengan cara pembayaran yang lain, misalnya pembayaran deposit tiket ditujukan dalam sebuah rekening bank yang telah dibentuk oleh para pihak sedangkan pengambilan uang harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak yaitu perusahaan angkutan udara dengan agen perjalanan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak apabila terjadi sengketa.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK FH 48/09 Yup t
Uncontrolled Keywords: CONSUMER PROECTION - LAW AND LEGISLATION; AIR PLANES
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3840-4375 Regulation of industry, trade, and commerce. Occupational law > K4011-4343 Transportation and communication
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
BAMBANG YUPITO, 030415921UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorSRI HANDAJANI, Dr., S.H., M.Hum.UNSPECIFIED
ContributorUNSPECIFIEDUNSPECIFIED
Depositing User: mat sjafi'i
Date Deposited: 23 Jun 2009 12:00
Last Modified: 07 Sep 2016 01:35
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/12962
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item