TANGGUNG GUGAT PENGANGKUT BARANG DALAM INTERNATIONAL SEABORNE TRANSPORTATION

TAMRIN FAIZAL NENDER, 030516260 (2009) TANGGUNG GUGAT PENGANGKUT BARANG DALAM INTERNATIONAL SEABORNE TRANSPORTATION. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img] Text (FULLTEXT)
download.php_id=gdlhub-gdl-s1-2009-nendertamr-9844&no=1
Restricted to Registered users only

Download (1kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Berkaitan dengan pengaturan tanggung gugat pengangkut, terdapat banyak Negara yang menganut aturan yang berbeda dalam hukum maritim nasionalnya apakah Hague Rules, Hague-Visby Rules, atau Hamburg Rules. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan penerapan dalam pengaturan tanggung gugat sehingga dalam praktek pelayaran internasional masalah pemilihan hukum diserahkan sepenuhnya kepada para pihak sebagai perwujudan dari asas kebebasan berkontrak. Berbagai kasus dalam bidang pengangkutan laut menunjukkan penerapan Hague-Visby Rules dalam hukum nasional suatu Negara yang bersifat memaksa atau “force of law” menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dalam penentuan sengketa ganti rugi pada pengangkut. Terjadi ketidakkonsistenan dalam putusan pengadilan apakah menerima klausula pilihan hukum dan pilihan forum yang dibuat oleh para pihak, atau menerapkan hukum nasional suatu Negara tanpa mengindahkan klausula pilihan hukum dan pilihan forum demi kepentingan warga negaranya. Dengan adanya praktek dalam dunia pelayaran yang tidak mencerminkan adanya unifikasi hukum dalam pengaturan tanggung gugat, maka perlu adanya suatu pengaturan khusus yang diakui oleh Negara-negara di dunia. Implementasinya yaitu dengan penyusunan konvensi yang khusus mengatur tanggung gugat yang harus mengakomodasi kepentingan para pihak baik pengangkut maupun pengirim barang, sehingga penerimaan terhadap aturan internasional ini dapat terjadi dan konflik aturan internasional yang akan dapat diminimalisir. Dengan tercapainya tujuan tersebut maka fungsi dunia pelayaran sebagai pendukung utama perdagangan internasional akan terwujud. Adanya klausula pilihan forum dan pilihan hukum dalam perjanjian pengangkutan menyebabkan potensi konflik yurisdiksi antara forum pengadilan yang dipilih oleh para pihak dengan pengadilan nasional dari Negara penggugat dalam penyelesaian sengketa ganti rugi, sehingga hal tersebut menyimpangi asas kebebasan berkontrak yang berlaku pada perjanjian pengangkutan. Dengan kenyataan di atas, perlu dibentuk pengadilan atau badan arbitrase internasional yang memiliki fungsi khusus mengadili sengketa ganti rugi di bidang pengangkutan laut, sehingga konflik yurisdiksi yang mungkin timbul akan dapat diatasi.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK FH 92/09 Nen t
Uncontrolled Keywords: CLAUSES ( LAW )
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3840-4375 Regulation of industry, trade, and commerce. Occupational law > K4011-4343 Transportation and communication
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
TAMRIN FAIZAL NENDER, 030516260UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorAKTIEVA TRI TJITRAWATI, Dr., S.H., M.HumUNSPECIFIED
Depositing User: mat sjafi'i
Date Deposited: 24 Jun 2009 12:00
Last Modified: 07 Sep 2016 01:51
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/12965
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item