PELAKSANAAN KEWENANGAN BEBAS PEJABAT KEPOLISIAN YANG DIATUR DALAM PASAL 18 UU NO 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN RI: STUDI KASUS DEMO MALANG TOWN SQURE

Dedy Fahriza, 030010902 (2006) PELAKSANAAN KEWENANGAN BEBAS PEJABAT KEPOLISIAN YANG DIATUR DALAM PASAL 18 UU NO 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN RI: STUDI KASUS DEMO MALANG TOWN SQURE. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2006-fahrizaded-1182-fh87_06-t.pdf

Download (319kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s1-2006-fahrizaded-1182-fh.87_06.pdf
Restricted to Registered users only

Download (921kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

a. Kewenangan bebas atau yang biasa disebut diskresi yang dimiliki oleh pejabat kepolisian diperoleh secara atribusi karena wewenang tersebut diperoleh melalui peraturan perundangan yaitu UU no. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI. Dalam pelaksanaan kewenangan bebas kepolisian dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: faktor hukum dan non hukum. faktor hukum meliputi : faktor asas kewajiban, Asasasas Umum Pemerintahan yang Baik: (AUPB) dan Kitab Undang-undang Acara Hukum Pidana (KUHAP). Faktor non hukum meliputi faktor norma, faktor pendidikan petugas, faktor pengalaman petugas, faktor mental petugas, faktor kelelahan fisik petugas, faktor sikap perilaku pelanggar hukum. Selain mempedomani asas kewajiban dan KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai pelaksanaan kewenangan bebas pejabat kepolisian. Polisi adalah bagian dari pejabat administrasi negara yang harus menjadikan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik: (AUPB) sebagai pedoman bagi pelaksanaan kewenangan bebas. b. Penerapan kewenangan bebas pejabat kepolisian dalam menangani perkara lebih banyak dipengaruhi faktor pengalaman petugas karena seringkali petugas polisi dihadapkan pada situasi keadaan tertentu dan belum diatur dalam undangundang/peraturan pelaksanaanya. Akan tetapi penggunaan wewenang bebas tidak lepas dari tanggungjawab apabila melakukan penyimpangan. Pertanggungjawaban tersebut meliputi Pertanggung jawaban secara Hukum Disiplin, pertanggung jawaban secara hukum perdata, pertanggung jawaban secara kode etik, pertanggung jawaban secara hukum pidana maka kasus demo yang menentang Malang Town Squere (MATOS) yang mengakibatkan 5 demonstran luka-luka dapat dimintai pertanggung jawaban bagi anggota polisi yang terbukti bersalah.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH.87/06 Fah p
Uncontrolled Keywords: POLICE � INDONESIA
Subjects: H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare > HV1-9960 Social pathology. Social and public welfare. Criminology > HV7231-9960 Criminal justice administration > HV7551-8280.7 Police. Detectives. Constabulary > HV8031-8080 Police duty. Methods of protection > HV8079.2-8079.35 Police social work
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
Dedy Fahriza, 030010902UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorEndang Sayekti, , S.H., M.Hum.UNSPECIFIED
Depositing User: Tn Hatra Iswara
Date Deposited: 17 May 2006 12:00
Last Modified: 11 Jun 2017 21:21
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/12979
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item