Dhina Mardiana, 030211430 U (2005) NETRALITAS PEGAWAI NEGERI DARI PENGARUH PARTAI POLITIK DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview

Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2006-mardianadh-1193-fh_72_06.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

1. Setiap Pegawai Negeri baik itu Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, maupun Pegawai Negeri Sipil, harus mematuhi ketentuan Peraturan perundang-undangan yang mengharuskan Pegawai Negeri untuk menjaga netralitasnya dari pengaruh semua golongan dan partai politik, serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Serta dalam PP No. 37 Tahun 2004 yang melarang setiap Pegawai Negeri untuk menjadi anggota partai politik. 2. Bagi Pegawai Negeri yang mengajukan diri sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah harus menanggalkan jabatan fungsional dan struktural. Jadi bukan hanya Non-aktif dari jabatan, tetapi harus mengundurkan diri terlebih dahulu, tetapi tidak pensiun dari Pegawai Negeri. Jadi yang bersangkutan masih tetap berstatus sebagai Pegawai Negeri.

Actions (login required)

View Item