CINDY OCTAFIA IRAWATI, 030215376 (2006) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF EFEK BERAGUN ASET. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2006-irawaticin-2288-fh2000-k.pdf Download (304kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2006-irawaticin-2288-fh20006.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

1. Hubungan hukum para pihak dalam KIK-EBA adalah : Hubungan hukum antara Kreditur Awal (Originator) dan Debitur (Obligor) adalah perjanjian utang piutang (perjanjian kredit secara umum). Hubungan hukum antara Kreditur Awal (Originator) dan Special Purpose Vehicle (SPV) adalah perjanjian pengalihan piutang melalui suatu perjanjian jual beli aset keuangan/ tagihan. Hubungan hukum antara Special Purpose Vehicle (SPV) dan Debitur (Obligor) adalah perjanjian pengalihan piutang. Hubungan hukum antara Kreditur Awal (Originator) dan Penyedia Jasa (Servicer) adalah perjanjian pemberian kuasa. Hubungan hukum antara Special Purpose Vehicle (SPV) dan KIK EBA adalah perjanjian pengalihan piutang melalui perjanjian jual beli. Hubungan hukum antara KIK-EBA dan Debitur (Obligor) adalah perjanjian pengalihan piutang secara cessie. Hubungan hukum antara KIK-EBA dan Investor adalah perjanjian jual beli. Hubungan hukum antara Investor dan Debitur (Obligor) terjadi karena Undang-undang. 2. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap pemegang EBA adalah : Perlindungan hukum preventif : • Sebelum melakukan penawaran umum, Manajer Investasi (dalam hal ini berdasarkan KIK-EBA) diwajibkan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam, yang di dalamnya disertakan Prospektus sebagai pemenuhan Prinsip Keterbukaan secara penuh (Full Disclosure). • Para pihak yang terlibat dalam penerbitan EBA, dalam menyelenggarakan kegiatan di bidang Pasar Modal hams mendapatkan izin usaha terlebih dahulu dari Bapepam. Perlindungan hukum represif : Terhadap adanya pelanggaran dan kejahatan dalam Pasar Modal berkaitan dengan penerbitan EBA, maka Bapepam dapat memberikan sanksi administratif. Perlindungan hukum represif lain yang diberikan oleh pemerintah adalah dengan penerapan sanksi, baik sanksi pidana maupun sanksi perdata

Actions (login required)

View Item